Percakapan Dirut PLN Jadi Bukti Suap PLTU Riau-I

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 09 Aug 2018 10:44 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Percakapan Dirut PLN Jadi Bukti Suap PLTU Riau-I
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi isi percakapan telepon genggam milik Dirut PLN Sofyan Basir. Bahkan, percakapan Sofyan dengan sejumlah pihak itu akan dijadikan alat bukti adanya dugaan skandal suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Salah satu bukti elektronik yang disita itu adalah alat komunikasi yang digunakan Dirut PLN," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 9 Agustus 2018.
 
Menurut Febri, penyitaan ponsel milik bos PLN itu dilakukan demi kebutuhan penanganan perkara suap di perusahaan plat merah tersebut. Semua informasi yang relevan dengan pembahasan proyek senilai USD900 juta itu akan terus didalami penyidik.
 
Sayangnya, Febri masih menutup rapat informasi nama-nama yang terlibat dalam percakapan Sofyan di dalam ponsel. Namun, dia tak mengelak jika salah satu komunikasi Sofyan dalam ponsel ialah dengan Menteri Sosial Idrus Marham.
 
‎"Yang pasti akan kami dalami ada atau tidak (unsur tindak pidana dalam) komunikasi antara pihak-pihak tersebut," pungkas Febri.
 
KPK sebelumnya memastikan Idrus dan Sofyan mengetahui banyak ihwal suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Idrus dan Sofyan sudah dua kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait suap proyek bernilai USD900 juta itu.
 
Dalam CCTV yang disita KPK dari sejumlah lokasi, Idrus dan Sofyan terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Namun, KPK masih belum mau bicara banyak soal peran Idrus dan Sofyan.
 
Hingga saat ini, KPK tengah mendalami dugaan kongkalingkong pihak PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.
 
Dalam proses perjalanan proyek ini, diduga PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resources Limited untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-I. Selain Blackgold dan PT PJB, perusahaan lain yang terlibat dalam konsorsium ini yaitu China Huadian Engineering dan PT PLN Batu Bara.
 
KPK mengendus adanya peran Eni, Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini. Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat kedua tersangka ini.
 
Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan dan Kotjo sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
 
Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Baca: KPK Geledah Ruangan Sofyan Basir

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.‎
 
KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. ‎Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
KPK mengamini membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, kediaman Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi telah digeledah penyidik KPK‎, termasuk memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat mengetahui suap di perusahaan pelat merah tersebut.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA