Gugat Putusan KIP, Anggota TPF Munir: Pemerintah Ingin Lepas Tangan

Arga sumantri    •    Senin, 28 Nov 2016 07:15 WIB
kasus munir
Gugat Putusan KIP, Anggota TPF Munir: Pemerintah Ingin Lepas Tangan
Suciwati, istri Munir Said Thalib, bersama dengan pemohon dari KontraS menunggu di ruang sidang KIP. Foto: Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Banding pemerintah atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pengungkapan kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dinilai sebagai langkah mundur. Itu menunjukkan kalau pemerintah tidak serius mengungkap tabir kematian Munir.

Hal itu diungkapkan mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir, Amirudin Al-Rahab. Ia melihat gugatan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Cara Kemensetneg dalam menanggapi putusan KIP ini, salah satu cara pemerintah yang ingin lepas tangan atas peristiwa masa lalu," kata Amirudin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Amirudin menyayangkan sikap pemerintah itu. Menurut dia, dokumen TPF merupakan pintu masuk mengungkap tabir kematian Munir yang selama ini masih sumir.

Apalagi, kata Amir, TPF sebenarnya dibuat untuk menunjukkan kalau negara saat itu punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan peristiwa kematian Munir secara lebih baik. Mengingat, kala itu lembaga penegak hukum dinilai masuk angin menanggapi persoalan pembunuhan Munir.

"Tanggung jawab moral itu yang kita tuntut hari ini. Info harus dibuka ke publik," ucap Amirudin.

Kemensetneg telah mendaftarkan gugatan atas putusan KIP soal kasus pembunuhan Munir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 1 November 2016. Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara 3/G/KI/2016/PTUN-JKT. 

Dalam gugatan tercatat lembaga yang pernah dipimpin Munir yakni Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai termohon. Isi gugatan terkait putusan KIP pada Rabu 10 Oktober 2016.  

KIP dalam putusannya memenangkan gugatan dari pihak mendiang Munir. Komisi meminta pemerintah mengumumkan hasil rekomendasi dari TPF pembunuhan Munir yang terjadi pada 2004 silam.

Kasus pembunuhan Munir terjadi di ujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. TPF Munir dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rekomendasi TPF dalam bentuk dokumen sudah diserahkan langsung ke SBY. Namun, hingga masa jabatannya berakhir, SBY tidak mengumumkan hasil dokumen penyelidikan TPF Munir itu.

Pada persidangan di KIP, Kemensetneg mengaku sama sekali tidak memiliki dokumen TPF. Belakangan setelah didesak, SBY mengaku dokumen asli TPF Munir hilang dan akan menyerahkan salinan dokumen TPF ke perwakilan pemerintahan Joko Widodo. 

Pada Rabu, 26 Oktober salinan dokumen TPF secara resmi sudah dikirimkan ke pemerintah Joko Widodo. Namun hingga kini, isi TPF belum juga diumumkan. 

(Baca juga: Istana Tunggu Pengecekan Dokumen TPF dari Kejagung)


(REN)