Hakim Tolak Eksepsi KPK

Arga sumantri    •    Jumat, 22 Sep 2017 19:46 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Hakim Tolak Eksepsi KPK
Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto terhadap KPK di Pengadian Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang praperadilan dengan pemohon Ketua DPR Setya Novanto menolak eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat putusan sela. Itu berarti, proses praperadilan terhadap Novanto bakal dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim Tunggal Cepi Iskandar menyatakan, terkait gugatan Novanto soal keabsahan penyidik KPK dalam perkara korupsi KTP elektronik, bisa diuji di praperadilan. Walaupun, menurut eksepsi KPK, poin itu mestinya digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pertimbangannya, hakim Cepi menyatakan kewenangan PTUN adalah mengadili adanya sengketa tata usaha negara berkaitan dengan putusan pejabat tata usaha negara. Hakim Cepi menyimpulkan permohonan praperadilan Novanto bukan merupakan objek sengketa yang harus diadili oleh PTUN.

"Ini wewenang praperadilan," kata Cepi saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 22 September 2017.

Hakim Cepi lalu memutuskan eksepsi KPK tidak berdasar hukum, atau harus dikesampingkan. Mengingat, eksepsi yang diajukan KPK selaku termohon tentang kompetensi penyidik itu bersifat absolut alias mutlak. "Maka praperadilan harus dilanjutkan."

Sementara, terkait eksepsi KPK lainnya yang menyangkut pokok perkara, hakim bakal menguji pada sidang berikutnya. Hakim Cepi akan mempertimbangkan eksepsi KPK dalam putusan akhir praperadilan.

"Mengadili, menolak eksepsi termohon. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkara ini," tutup Cepi.

Permintaan KPK diabaikan

Sidang praperadilan kali ini mengadendakan jawaban KPK atas seluruh gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Jawaban terlampir dalam berkas setebal 65 halaman.

Setelah menguraikan seluruh jawaban, Anggota Biro Hukum KPK Irene Putri membacakan tujuh poin eksepsi. Dalam eksespinya, KPK meminta hakim tunggal Cepi Iskandar menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi KPK.

"Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak berwenang menangani permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel," ucap Irene.

Kemudian, KPK juga meminta hakim Cepi menyatakan permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara. Sehingga, praperadilan tidak berwenang mengusut gugatan Novanto. "Menyatakan permohonan Praperadilan tak Jelas alias kabur atau obscuur Liber," ungkap Irene.

Selanjutnya, KPK meminta hakim menyatakan permohonan praperadilan Novanto adalah prematur. Sehingga, permohonan praperadilan tak dapat diterima.

Usai membacakan tanggapan KPK, kubu Novanto melalui kuasa hukumnya, Ketut Mulya Arsana langsung menjawab tanggapan KPK. Lepas itu, sidang diskors sementara untuk mengeluarkan putusan sela.




(UWA)