Pansus Pelindo II Minta KPK Menindaklanjuti Temuan BPK

Damar Iradat    •    Senin, 17 Jul 2017 15:19 WIB
pelindo ii
Pansus Pelindo II Minta KPK Menindaklanjuti Temuan BPK
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka. Foto: MTVN/Damar Iradat

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia khusus (Pansus) Pelindo II meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Termuan itu terkait perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
 
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya telah mendapatkan hasil audit investigasi BPK sejak bulan lalu. Ia berharap, setelah hasil audit diserahkan, KPK bisa menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
 
"Hari ini kami sampaikan hasil auditnya ke KPK, agar dilanjutkan proses hukumnya," kata Rieke di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017.

Baca: BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Investigatif Pelindo II ke DPR
 
Hasil audit BPK menemukan adanya lima indikasi penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) pada 2014. Dari hasil audit, ditemukan potensi kerugian negara Rp4,08 triliun.
 
Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padahal, rencana itu telah diinisiasi oleh Dirut PT Pelindo sejak 2011.
 
Kemudian, perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengeoperasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan ijin konsesi Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Ketiga, penunjukan HPH oleh Pelindo II sebagai Mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang sebagaimana mestinya.

Baca: Pelindo II Bidik Rp2 Triliun dari IPO PT JAI

Lalu, ada perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH tanpa persetujuan RUPS dan Menteri BUMN. Terakhir, soal penunjukan Deutsche Bank sebagai financial advisor yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 
Selain itu, Rieke memastikan, kehadiran Pansus Pelindo II juga akan mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) yang menjerat mantan Direktur Pelindo II RJ Lino pada tahun 2010.
 
"Itu juga termasuk yang akan kami tanyakan, karena sudah jadi tersangka. Masa tersangka mau seterusnya jadi tersangka, nanti kita komunikasikan kepada KPK," tegas Rieke.




(FZN)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

11 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA