Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Bui

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 13 Sep 2017 21:14 WIB
korupsi alat kesehatan
Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Bui
Terpidana kasus korupsi pengadaan alkes RS PKIP Unud, Marisi Matondang meninggalkan ruangan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang. Mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu juga wajib membayar denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sesuai dakwaan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Dalam amar putusannya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan Hakim Ibnu. Pertimbangan meringankan, Marisi bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Kemudian, Marisi juga belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Terakhir, Marisi dianggap tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud). Selain itu, status Marisi sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim.

(Baca juga: Bekas Anak Buah Nazaruddin Dituntut Empat Tahun Penjara)

Sementara untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Marisi tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Marisi juga terbukti ikut serta dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan RS PKIP Unud hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp7 miliar.

Pada kasus ini, Marisi terbukti turut serta bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen proyek alkes Made Meregawa dan pemilik Permai Grup Muhammad Nazaruddin melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes RS PKIP Unud tahun anggaran 2009.

Rekayasa itu dilakukan agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang dengan cara mencari dan mengusulkan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota Negara.

Tak hanya itu, Marisi juga dinyatakan terlibat dalam merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping. Kemudian, memengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara.

Di mana Marisi ikut memengaruhi panitia lelang dengan cara melibatkan pegawai Permai Grup dalam proses evaluasi penawaran, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang atau pekerjaan yang fiktif.

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen, walau tidak sesuai prestasi pekerjaan yang sebenarnya. Akibat perbuatan Marisi, PT Mahkota Negara meraup keuntungan sebesar Rp5,4 miliar. Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan itu telah merugikan negara Rp7 miliar.

Marisi terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(HUS)

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

2 hours Ago

KPK meyakinkan, semua proses hukum sudah sesuai aturan berdasarkan alat bukti permulaan yang cu…

BERITA LAINNYA