ICW: Korupsi yang Dianggap Kasus Luar Biasa Justru Divonis Ringan

Lukman Diah Sari    •    Minggu, 13 Aug 2017 13:59 WIB
korupsi
ICW: Korupsi yang Dianggap Kasus Luar Biasa Justru Divonis Ringan
Peneliti ICW Aradila Caesar di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2017--Metrotvnews.com/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau vonis 315 perkara korupsi pada semester I 2017. Ratusan vonis Pengadilan Tipikor cenderung menghukum koruptor dengan vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan kurungan.

"Ini menunjukan ada persoalan serius, bahwa kasus korupsi yang dianggap kasus luar biasa justru divonis ringan," kata peneliti ICW Aradila Caesar di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2017.

Dalam data yang dipaparkan ICW, pada Pengadilan Tipikor Tingkat 1 terdapat 216 perkara, dengan terdakwa 245. Kemudian pada Pengadilan Tipikor Banding terdapat 83 perkara dengan 86 terdakwa. Dan pada Mahkamah Agung terdapat 16 perkara dengan 17 terdakwa.

Baca: Penyebab Koruptor Divonis Ringan

ICW membagi jenis hukuman menjadi tiga bagian. Yakni; vonis ringan mulai dari kurang 1 tahun sampai 4 tahun, vonis sedang lebih dari 4 tahun sampai 10 tahun dan vonis berat lebih dari 10 tahun penjara.

Rata-rata vonis yang dijatuhkan dari penghitungan ICW, pada Pengadilan Tipikor Tingkat 1 dan Banding yakni 2 tahun 1 bulan, kemudian Mahkamah Agung yakni 5 tahun. Sehingga didapat rata-rata 2 tahun 3 bulan.

"Yang cukup baik adanya di MA dengan vonis 5 tahun. Bukan seperti tingkat pertama dan banding yang kebanyakan ringan," ujarnya.

Persoalan vonis ringan untuk koruptor bukan hanya terjadi pada semester ini. Namun, pemantauan yang dilakukan sejak 2014 lalu pun didapat temuan serupa. Vonis untuk koruptor selalu ringan.

Selain vonis yang ringan, uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor pun tak banyak. Rata-rata, koruptor hanya dijatuhi uang pengganti senilai Rp55 juta.

"Bandingkan dengan kerugian negara yang disebabkan. Kerugian yang kita telusuri Rp1,06 triliun tapi tidak balik," jelasnya.

Dengan begitu, maka negara akan merugi lantaran tak mendapat uang pengganti yang semestinya. Bahkan tidak terganti.

"Denda hanya Rp30 miliar, kalau dibandingkan dengan kerugian negara tidak sepadan. Apalagi dimasukan dalam subsider. Begitu juga dengan uang pengganti, kejaksaan tidak pernah mendeclare jumlah uang pengganti," bebernya.

Ardila menilai, tidak ada perubahan dari vonis terpidana korupsi sejak tahun-tahun sebelumnya sampai semester ini. Pihaknya menilai, vonis terhadap para koruptor justru menguntungkan koruptor dan tak menimbulkan efek jera.

"Kita selalu sampaikan ke Mahkamah Agung tapi tak pernah ada respon dan dianggap bukan persoalan serius. Kemungkinan tahun depan apak seperti ini lagi," tandasnya.


(YDH)