Plt Sekda Jambi Didakwa Suap Anggota DPRD Rp3,4 Miliar

Damar Iradat    •    Rabu, 14 Feb 2018 15:49 WIB
ott anggota dprd jambi
Plt Sekda Jambi Didakwa Suap Anggota DPRD Rp3,4 Miliar
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik bersama dengan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi sebesar Rp3,4 miliar. Uang suap itu diduga untuk memuluskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

"Terdakwa patut diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang tunai Rp3,4 miliar kepada anggota DPRD Provinsi Jambi," kata jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu, 14 Februari 2018.

Jaksa melanjutkan, untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2018, pada awal Oktober 2017, Erwan dan Arfan menemui Ketua DPRD Jambi, Cornelis Buston di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Cornelis menyampaikan kepada keduanya soal 'uang ketok palu' untuk anggota DPRD Jambi guna persetujuan Raperda APBD menjadi Perda APBD tahun anggaran 2018. 

Pada pertemuan tersebut, Erwan dan Arfan belum dapat menyanggupi permintaan Cornelis. Sebab, posisi Erwan saat itu masih sebatas pelaksana tugas. 

(Baca juga: Ada 'Zumi Zola' Lain di Suap APBD Jambi)

Kemudian, masih pada bulan Oktober 2017, Cornelis dan beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Zoerman Manap, Chumadi Zaidi, Syahbandar, Zainur Arfan, Elhewi, Sofyan Ali, Syopian, dan Muhammadyah membahas soal uang suap yang dijanjikan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pertemuan itu, disepakati masing-masing anggota DPRD Jambi akan menerima uang sebesar Rp200 juta untuk persetujuan Raperda APBD 2018. 

Sementara itu, untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi diberikan kegiatan proyek di tahun anggaran 2018 dan fee sebesar 2 persen dari proyek multiyears jalan layang dalam kota Jambi. Dalam pertemuan tersebut disepakati pula, untuk sementara diberikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar antara Rp50 juta- Rp100 juta per anggota DPRD.

"Setelah pertemuan tersebut, Cornelis menyampaikan kepada terdakwa Erwan terkait permintaan pihak DPRD, namun Erwan belum belum dapat menyanggupinya," lanjut jaksa. 

Erwan kemudian melaporkan permintaan tersebut ke Gubernur Jambi, Zumi Zola. Setelah beberapa kali pembahasan, Zumi akhirnya merestui pemberian uang kepada DPRD Jambi. 

(Baca juga: KPK Telisik Inisiator Suap ke DPRD Jambi)

Erwan lalu memerintahkan Arfan dan Saifudin untuk segera mencarikan uang sejumlah Rp5 miliar. Uang itu rencananya akan diberikan kepada 50 anggota DPRD Jambi dengan nilai Rp100 juta per anggota. 

Atas perbuatannya, baik Erwan, Arfan, dan Saipun didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupso juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 




(REN)