KPK Geledah 15 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Nonaktif Nganjuk

Damar Iradat    •    Senin, 30 Oct 2017 19:58 WIB
kasus korupsi bupati nganjuk
KPK Geledah 15 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Nonaktif Nganjuk
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati nonaktif Nganjuk, Taufiqurrahman. Proses penyidikan mulai berjalan sejak Jumat, 27 Oktober 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, proses penyidikan salah satunya dengan menggeledah kediaman Taufiq dan empat tersangka lainnya. Setidaknya, dari penggeledahan yang dilakukan sejak Jumat, KPK telah menggeledah 15 lokasi di Nganjuk.

"Antara lain rumah kelima orang tersangka, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, serta rumah delapan saksi yang terkait," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 30 Oktober 2017.

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut untuk mendalami kasus penyuapan. 

Selain penggeledahan, penyidik KPK juga memeriksa 10 saksi untuk kelima tersangka. Ke-10 saksi itu tersebut berasal dari PNS Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

(Baca juga: Catatan Hitam Bupati Taufiqurrahman)


"Penyidik mendalami terkait sumber uang suap yang dikumpulkan dan diserahkan kepada kedua tersangka SUW (Suwandi) dan IH (Ibnu Hajar)," tutur dia. 

Dalam kasus suap ini, selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Ibnu Hajar dan Kepala SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Suwandi sebagai tersangka. Keduanya diketahui merupakan orang kepercayaan Taufiq.

Sementara itu, dua tersangka lainnya yakni; Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, Mukhammad Bisri serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Harjanto. Keduanya merupakan pemberi suap. 

Kelima tersangka menjadi pesakitan KPK setelah tertangkap tangan saat proses serah terima uang di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2017. Setelah diperiksa, diketahui, modus mereka adalah penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk.

(Baca juga: Bupati Nganjuk Terima Suap untuk Biaya di Jakarta)

Saat melakukan OTT, penyidik mengamankan uang sebanyak Rp298.020.000. Rinciannya, dari tangan Ibnu Hajar sebanyak Rp149.120.000 sedangkan dari tangan Suwandi sebanyak Rp148.900.000

Atas perbuatannya, Mukhammad Bisri dan Harjanto sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Sementara itu, Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Sebut Bupati Nganjuk Terlampau Nekat)
 


(REN)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA