Konsekuensi Berantas Korupsi

Sobih AW Adnan    •    Jumat, 07 Dec 2018 22:16 WIB
kpkkorupsiOTT KPK
Konsekuensi Berantas Korupsi
ILUSTRASI: Korupsi/Medcom.ID/M.Rizal

Jakarta: Maskapai dagang Belanda ambruk. Pada 31 Desember 1799 yang nahas bagi pihak kerajaan itu, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dinyatakan bangkrut disengat korupsi.

Vergaan Onder Corruptie, "runtuh lantaran korupsi" lantas menjelma kepanjangan baru VOC yang tak lain merupakan cibiran. Pemerintah Kerajaan Belanda pun geram, diambilnya kembali segala kepercayaan dan hak-hak istimewa yang sejak mula sudah dipasrahkan.

Tapi, sudah terlambat. Mereka mesti membangkitkannya dari nol. Perkaranya, tinggalan aset VOC cuma utang yang menumpuk. Tak sedikit sejarawan bilang, kebangkrutan VOC adalah imbas dari ketidak-tegasan pihak kerajaan terhadap tradisi korupsi yang cenderung dibiarkan.

Belanda, Pasrah. Namun, hebatnya, mereka mampu belajar banyak bahwa korupsi tidak boleh lagi dimaklumkan begitu saja.

Melawan gaduh

Korupsi baru dianggap masalah ketika kekuatan ekonomi Belanda mulai kelimpungan. Padahal, menurut Sejarawan kontemporer Australia Merle Calvin Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (2008), praktik rasuah dalam tubuh kompeni itu sudah terjadi jauh-jauh hari.

Terutama, sepeninggal Gubernur Jenderal Speelman pada 1684. Kala itu, pemerintah kerajaan sudah tak tahan lagi dengan penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang dilakukan. Sayangnya, para pelaku cuma diganjar imbauan.

"Terbongkarlah segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Konon, dia memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia," tulis Ricklefs.

Sejarawan Joel Eymeret dalam L' Administration Napoleonienne en Indonesie (1973) menulis, ada banyak faktor yang melandasi praktik korupsi bisa begitu leluasa menjalari tubuh VOC. Selain lemah kontrol, pembukuan yang dilakukan di dalamnya pun jauh dari kata tertib.

"Untuk itulah, jelang VOC bubar, pemerintah pusat mulai berinisiatif memperketat pengawasan, melengkapi aturan, sekaligus memperberat sanksi dengan tujuan mimpi buruk VOC itu tidak terulang lagi," tulis Eymeret.

Pada pengujung abad 18, Kerajaan Belanda memulangkan 200 pegawai gedwongen leverantie alias penyetoran paksa hasil bumi, dan contingenten atau belasting in natura yang harus dibayar rakyat.

Mereka, dipergoki melakukan penyelewengan hasil pajak menjadi keuntungan pribadi. Bahkan, 26 di antaranya dihukum mati.

"Fakta makin terkuak. Kebobrokan administrasi dan persekongkolan-persekongkolan terjadi hampir di seluruh tingkatan pejabat. Mulai dari gubernur jenderal, hingga pejabat paling rendah," tulis Eymeret, masih dalam buku yang sama.

Sudah barang tentu, gagasan ini tak melulu melahirkan hasil yang bagus. Akibat banyak pejabat yang terciduk, kesan rasuah di lingkungan pejabat makin melekat.


Menimbang hasil

Betul, jika pengambil-alihan hak kelola dari VOC ke Pemerintah Belanda tidak mematikan seratus persen geliat korupsi. Malah, kian muncul pola-pola baru perampokan uang negara oleh pejabat di masa kolonial.

Akan tetapi, benar, jika Belanda menjadikan kebobrokan dan mental koruptor pegawai VOC sebagai pengingat sepanjang masa. Hal itu terbukti bahwa kini, berpuluh dekade setelah itu, Belanda mampu bertahan untuk selalu bertengger di sepuluh besar negara-negara dunia dengan indeks persepsi korupsi (IPK) paling tinggi.

Untuk data 2018 yang dilansir koalisi antikorupsi Transparency International, Belanda mendapatkan angka 82 dari 180 negara yang disurvei. Terjemahannya, kian tinggi poin yang didapat, makin besar pula peluang negara yang bersangkutan terbebas dari praktik-praktik korupsi.

Singkatnya, kegigihan menangkapi para penjahat administrasi tidak melulu bisa diartikan bahwa praktik korupsi semakin meningkat. Yang agak pas, dengan penegakan hukum yang lebih jelas, maka pemerintah sedang menampilkan keseriusannya untuk mengikhtiarkan diri sebagai negara yang bersih.


Pun di Indonesia. Bayangkan saja, tahun 2018 belum berakhir, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggelandang 25 pejabat melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dari jumlah itu, 19 orang di antaranya adalah kepala daerah.

Baca: Pidato Prabowo Dinilai Merugikan Indonesia

Kabar penangkapan yang relatif rutin itu tidak lantas menunjukkan bahwa korupsi yang menjangkit terus membesar. Yang perlu disorot adalah manfaat dan perubahan angka IPC yang diperoleh Indonesia sejak masa reformasi yang terus membaik.

Presiden Joko Widodo, mengutip data yang disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, dengan rajin mencokok para pelaku penyimpangan itu menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia cukup baik.

"Tahun 1998 sampai ke 2018 loncatannya, saya rasa, sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-ASEAN (skor 20), sekarang naik ke angka 37. Ini patut disyukuri," ucap Jokowi, usai acara Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, awal pekan lalu.

Memang, Pemerintah Indonesia, juga KPK belum sempurna. Namun iktikad untuk memberantas segala tindak korupsi tentu perlu dibalas dukungan. Bukan malah mengumbar omongan di luar bahwa negara ini sedang terjangkit korupsi stadium 4; mengerikan.




(SBH)