Membebaskan Ahok

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 24 Jan 2019 20:45 WIB
ahokkasus hukum ahok
Membebaskan Ahok
Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama (BTP)--Instagram: @basukibtp

Jakarta: Tidak ada hukuman nganggur. Sebab, setiap aturan melulu melahirkan faidah bagi orang banyak.

Begitu, cara filsuf pendiri aliran utilitarianisme asal Inggris, Jeremy Bentham memaklumi konsekuensi hukum. Paling tidak, kata dia, tiap babak per babaknya bisa dijadikan pembelajaran.

Melalui An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), Bentham malah menganggap, hukum dan hukuman, bukan cuma tentang aturan dan proses. Dalam konteks tertentu, ia justru menjelma satu-satunya media yang mampu menghadirkan percontohan sempurna.

Tamsil apa yang bisa diambil? Bentham bilang, tentu, nilai titik jera, ketaatan hukum, atau bahkan modal pembentuk kritik terhadap struktur hukum yang sebelumnya sudah terbangun.

"Lantaran tujuan hakiki hukum adalah menjaga kebebasan, kebahagiaan, dan kesenangan manusia kebanyakan," tulis dia.

Tamsil ideal

Bagaimana praktik hukum mampu melahirkan percontohan masyarakat yang ideal? Barangkali, hal itu amat berkait paut dengan apa yang terjadi hari ini, yakni, kebebasan murni seorang Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Mari diingat. Sejak kali pertama kesandung kasus, Ahok tak banyak cincong. Ia tampak mengikuti dengan penuh tanggungjawab setiap proses yang digulirkan. Mengesankan.

Baca: [Fokus] Ahok, Negara, dan Hukum

Salah satunya, mengacu komentar politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia menilai, ketaatan Ahok terhadap hukum patut ditiru. Ahok tak pernah lari dari persoalan.

"Dia tidak lari dari tuntutan hukum yang disampaikan sebagian masyarakat dengan berbagai demonstrasi bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta," kata Ace di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Sekilas, Ahok memperlakukan ketentuan hukum yang diterimanya semacam takdir, pasrah, tak bisa diganggu gugat. Padahal, bisa jadi lebih dari itu. Ia menyadari bahwa fungsi kehadiran hukum sesungguhnya adalah menjaga perdamaian dan tata laku sosial yang harmonis.

Soal ini, persis dengan apa yang pernah diungkapkan guru besar hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bernard Arief Sidharta. Dia mengatakan, bahwa jangkauan dari hukum ialah menata pergaulan hidup manusia dengan cara yang adil.

Dalam Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (2009), Arief menjabarkan, tujuan hukum adalah merealisasi keadilan. Akan tetapi, itu pun harus didorong dengan etika yang terarah pada pengaturan dan penataan hubungan-hubungan manusiawi.

"Dengan demikian, maka perdamaian dan harmonis dapat diciptakan dan dengan cara yang adil agar kebutuhan-kebutuhan tiap orang dapat dipenuhi," tulis dia.

Sampai di sini, Ahok tidak hanya sudah taat hukum, tapi ia telah mengedepankan etika demi menyudahi segala kegaduhan yang dinilai percuma.

Sebagai individu

Sepekan sebelum dibebaskan, Ahok menulis surat ihwal pesan-kesannya selama dua tahun kurang mendekam di penjara.

Yang menarik dan patut dicontoh, tak ada keluhan yang disampaikan. Di dalamnya, ia malah mengedepankan rasa syukur lantaran banyak mendapatkan pelajaran selama di dalam jeruji besi.

"Jika saya terpilih lagi di Pilkada, saya hanyalah laki-laki yang menguasai Balai Kota saja. Di sini saya belajar menguasai diri saya seumur hidup. Jika ditanya dan waktu bisa diputar kembali mau pilih yang mana, saya akan katakan memilih ditahan," kata Ahok dalam surat yang diunggah ke akun Instagramnya @Basukibtp, Kamis,17 Januari 2019.

Baca: Tak Ada Lagi Ahok

Ahok meminta maaf pada seluruh pendukungnya, PNS DKI, dan seluruh pembencinya sekalipun. Ia minta dimaklumi bila tutur kata dan perbuatannya dahulu dianggap telah menyakiti banyak hati.

Jika membaca surat itu dalam-dalam, ada hal menarik yang diinginkan Ahok setelah bebas. Rupanya, ia sadar betul, apa yang ia ucap dan lakukan tidak melulu dianggap sebagai laku pribadi, melainkan bagian dari praktik-praktik politik.

Sosok kelahiran 29 Juni 1966 itu pun mengaku, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, ia enggan dipanggil Ahok. Cukup disapa BTP.

"Saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP bukan Ahok," tulis dia.

Persoalan nama atau panggilan, bukan sekadarnya. Boleh saja ini diartikan bahwa kebebasannya dari penjara harus diiringi dengan kemerdekaan yang sempurna.

Ahok, telah memberi pesan kepada khalayak, bahwa isu-isu pribadi seperti pilihan politik, pernikahan, atau sangkaan perpindahan keyakinan tak perlu diseriusi. Hal-hal semacam itu, cuma butuh dihargai, sebagai ruang privasi.

Ahok telah bebas. Ia sudah banyak memberi pelajaran tentang ketaatan terhadap aturan dan hukuman. Sebaliknya, masyarakat luas pun harus memberi apresiasi dengan memerdekakannya dalam urusan-urusan pribadi.

Sebab apa? Ya, mengulangi pesan Bentham tadi, sejatinya hukum adalah menjaga kebebasan.


 


(SBH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA