"Hijrah" adalah Amanat Pancasila

Sobih AW Adnan    •    Rabu, 07 Nov 2018 21:08 WIB
joko widodo
ILUSTRASI: Warga mengarak replika lambang Garuda Pancasila saat karnaval Maulid Nabi Muhammad saw, di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (3/12)/ANTARA/Yusuf Nugroho.

Jakarta: Mari berhijrah, kata Presiden Joko Widodo; dari pesimisme ke optimisme, dari individualisme ke kolaborasi, dari marah-marah ke sabar, dari monopoli ke persaingan sehat.

Pada babak sebelumnya, Jokowi juga menyitir tentang perlunya masyarakat untuk lekas bergeser dari segala potensi perpecahan menuju persatuan, dari godaan menebar ujaran kebencian kepada ajakan kebenaran.

Dipandang dari sudut manapun, imbauan ini sudah semestinya ditanggapi positif. Terlebih, dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2019. Menuju Indonesia yang lebih baik, menjelma harapan mutlak di benak setiap rakyat.

Istilah hijrah bukan pula slogan mengada-ada. Spritnya, bersifat revolusioner. Sementara sumbernya, bermula dari peristiwa agung di masa lalu.

Menuju persatuan hakiki

Apabila benar dinukil dari peristiwa suci yang pernah ditempuh Nabi Muhammad saw, maka penggunaan lafal itu masih cukup relevan disaripatikan guna menjawab segala tantangan keindonesiaan sekarang. 

Masyarakat Indonesia, yang di satu sisi merupakan komunitas beragama, mesti pandai betul menerjemahkan keimanannya untuk tetap bisa hidup berdampingan dengan latar belakang, kepercayaan, dan identitas yang berbeda-beda.

Dari peristiwa hijrah, Indonesia belajar banyak tentang laku hidup di tengah keberagaman. Pesan ini, malah dihadirkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah itu sejak di babak awal.

Dalam satu sudut pandang diceritakan, seseorang bernama Abdullah bin Uraiqit, misalnya, sudah tak lagi menyoal tentang keyakinan yang ia percaya. Yang ada dibenaknya, Muhammad harus diselamatkan.

Hari ketiga sejak Rasulullah meninggalkan Mekkah, dimulailah tugas penganut politeisme itu. Ia, dipercaya menuntun dua unta milik Abu Bakar dan menjalankan amanah sebagai penunjuk jalan.

Tak ada yang fasih menghafal rute Mekkah-Madinah, selain Abdullah. Hingga pada 24 September 622, tibalah Nabi dan rombongan di Madinah. Peristiwa in pun mengawali masa keemasan Islam. 

Baca: Budayawan: Jokowi Ingin Ganti Kultur Politik Kasar

Profesor islamologi Philip Khuri Hitti dalam History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present (2002) menyebut, perpindahan itu menjadi titik balik bagi Nabi demi menghindari tindak kekerasan dan percobaan pembunuhan yang direncanakan wangsa Quraisy.

"Tapi, bukan sepenuhnya sebuah pelarian. Melainkan rencana perpindahan yang sudah dipertimbangkan secara saksama sejak dua tahun sebelumnya," tulis Hitti.

Di Madinah, sebut Hitti, Muhammad berhasil memerankan dengan baik tiga karakter sekaligus. Sebagai Nabi, politisi, dan juga negarawan.

Bukti paling kuat ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam melerai pertikaian abadi suku 'Aus dan Khazraj. Peristiwa yang kemudian melahirkan Al Sahifah al Madinah (Piagam Madinah), sebuah dokumen yang berisi pernyataan kesatuan komunitas yang terdiri dari kaum Muslim, Yahudi, serta komunitas-komunitas pagan lainnya.

Dalam akta yang memuat hampir 50 pasal itu, ayat pertama berbunyi:

Sesungguhnya mereka (Muslim, Yahudi, dan suku-suku di Madinah) satu umat. Lain dari (komunitas) manusia yang lain.

Piagam Madinah, menjadi gong atas lompatan peradaban. Konstitusi yang dipakai jauh meninggalkan kebiasaan lama, yakni membanggakan penguasaan harta benda, hubungan darah, kesamaan ras, juga kesatuan iman.

Madinah, sudah modern di masanya. Setelah hijrah, masyarakat pun mafhum makna persatuan dengan sebenarnya.

Menguatkan demokrasi

Zuhairi Misrawi dalam Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW (2009) menulis, melalui nilai-nilai kebersamaan itu, Nabi berhasil mengenalkan konsep partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik, memperjuangkan supremasi konsensus, dan mampu menyingkirkan pakem feodalisme jahiliyah dengan acuan kualitas dan integritas perseorangan berdasarkan tauhid.

"Saya kira, para founding fathers Indonesia juga terinspirasi Piagam Madinah ketika merumuskan dan memutuskan Pancasila sebagai common denominator atau kalimatun sawa bagi masyarakat Nusantara yang majemuk," tulis Zuhairi.

Meskipun tidak sama persis, kata Zuhairi, semangatnya sejalan, yakni membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan. 

Dalam penerjemahan hijrah ala Jokowi kemarin pun, di dalamnya dijelaskan bahwa musuh dari spirit hidup bersama dalam kemajemukan adalah pesimisme, adu domba, dan egoisme.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai ajakan ajakan hijrah itu datang dari pengamatan pribadi Jokowi atas gejala menyebarnya hal-hal tidak kondusif bagi bangsa. Fitnah dan penyebaran hoaks salah satunya.

"Saya kira kalau kita kembalikan dalam konteks hijrah yang dikatakan Presiden itu benar. Hijrah dari hal-hal buruk atau berpindah meninggalkan keburukan menuju kebaikan," ujarnya di Metro TV, Selasa, 6 November 2018.

Secara khusus, Azyumardi melihat makna hijrah yang disampaikan bukan hanya lebih sehat dalam urusan berpolitik, melainkan mengubah pandangan atau sikap pesimistis menghadapi Indonesia hari ini dan masa depan. 

"Menumbuhkan sikap pesimistis hanya akan memecah belah bangsa, memberikan kecemasan, dan menghilangkan optimisme untuk hidup lebih baik di masa depan," kata dia.

Alhasil, hijrah yang digaungkan Jokowi menjelma semacam amanat Pancasila. Hijrah, diserukan sebagai gambaran Pancasila dalam perbuatan. Tinggal bisakah diamini sebagai komitmen bersama? 




(SBH)