Kejar Penerimaan Pajak

   •    Sabtu, 01 Nov 2014 10:30 WIB
pajak
Kejar Penerimaan Pajak
Ilustrasi. Antara/Andika Wahyu

SINDIRAN Presiden Joko Widodo kepada Menteri Keuangan soal penerimaan pajak sangatlah mengena. Bagaimana bertahun-tahun potensi pajak dibiarkan lepas, padahal begitu banyak warga masyarakat yang bergelimangan harta.

Bagaimana kita tidak katakan bergelimangan harta kalau jumlah mobil Ferrari bisa terjual di Indonesia sekitar 300 unit setiap tahunnya. Ini mobil yang kategorinya eksklusif dan hanya orang-orang superkaya yang bisa membelinya.

Terutama perusahaan tambang memang pernah sangat luar biasanya pendapatannya. Namun royalti yang diberikan kepada negara sangatlah sedikit. Itu pun masih ditambah oleh keengganan para pengusaha tambang untuk membayar bayar secara benar.

Itulah yang diminta oleh Jokowi. Para petugas pajak tidak perlu mencari-cari kesalahan. Cukup minta apakah terutama para pengusaha tambang--yang bergelimangan harta itu--sudah membayarkan pajaknya secara benar atau belum. Kalau belum, mintakan mereka untuk membayar kekurangannya.

Ironisnya sekali negeri ini memang. Ketika menuntut subsidi, mereka memintanya yang maksimal, namun ketika diminta untuk berkontribusi kepada negara, mereka memberikannya secara minimal.

Bayangkan saja, dalam sepuluh tahun terakhir ini besar subsidi bahan bakar minyak yang kita keluarkan mencapai Rp1.300 triliun. Setiap satu hari, subsidi yang habis terbakar untuk BBM mencapai Rp1 triliun.

Wajar apabila kita perlu menata ulang subsidi yang kita keluarkan setiap tahun. Masak kita tidak bisa lebih baik dari Timor Leste dalam mengelola sumber daya alam. Timor Leste menyimpan semua penerimaan yang berasal dari pendapatan minyak dan gas mereka. Sementara kita bukan hanya menggunakan habis untuk anggaran negara setiap tahun, tetapi menomboki karena jumlah produksi minyak dan gasnya sudah lebih rendah dari konsumsinya.

Jangan lupa sumber daya alam dalam bentuk minyak dan gas itu akan habis dan tidak bisa tergantikan. Kita menghabiskan sumber daya alam itu sekarang dan tidak menyisakan apa pun untuk anak-cucu kita nanti.

Sungguh tidak masuk akal apabila ada pihak yang tidak peduli dengan penggunaan sumber daya alam yang boros seperti sekarang ini. Mereka berdalih bahwa pengurangan subsidi BBM tidak sepantasnya dilakukan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa harga BBM malah harus diturunkan.

Padahal fakta BBM subsidi yang disediakan sampai 48 miliar liter setiap tahunnya hanya menjadi bancakan oleh sekelompok orang. Mereka menjadikan BBM sebagai alat untuk memperkaya diri mereka, sementara jutaan rakyat kecil tidak merasakan manfaat yang maksimal.

Kita harus membuat subsidi--kalau pun masih mau dipertahankan--dilakukan secara lebih adil. Semua warga bangsa harus menikmati dalam jumlah yang sama. Jangan yang kaya lebih banyak menangguk subsidi, sementara yang kecil menikmatinya secara minimal.

Kita mengusulkan agar setiap rumah tangga mendapatkan plafon subsidi merata setiap bulan. Subsidi itu diberikan dalam bentuk transfer non-tunai melalui bank-bank pemerintah. Itu bukan hanya membuat volume subsidi menjadi lebih terukur, tetapi bermanfaat untuk memutar dana melalui sistem perbankan.

Penghematan subsidi yang kemudian bisa didapatkan, menjadi modal untuk mendorong pembangunan. Kalau kita bisa lebih efisien dalam menggunakan subsidi, maka banyak perbaikan infrastruktur yang bisa kita lakukan.

Apalagi jika pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dari pajak. Modal yang kita miliki untuk meningkatkan kesejahteraan semakin besar.

Tidak ada alasan memang bangsa ini tidak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang diperlukan hanyalah pemerintahan yang tahu permasalahan dan berani mengambil keputusan. Selanjutnya mau menerapkan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak dan konsisten menjalankan kebijakannya itu.

Ketidakpedulian pemerintah akan persoalan yang dihadapi bangsanya akhirnya membawa malapetaka. Apalagi jika pemerintah membiarkan orang-orang untuk tidak menjalankan kewajibannya secara benar, khususnya dalam membayar pajak mereka.(Suryopratomo)

 


(PRI)