Pilpres Era Milenial dan Emak-emak

Sobih AW Adnan    •    Rabu, 12 Sep 2018 21:21 WIB
pilpres 2019
Pilpres Era Milenial dan Emak-emak
Ilustrasi: Bilik suara/Medcom.id/M. Rizal

Jakarta: Semua orang bisa berkorban untuk sesuatu. Katakanlah, sebut Soe Hok Gie, untuk ide-ide, agama, politik, atau pacarnya. Tapi dapatkah ia berkorban tidak buat apa-apa?

Genitnya gagasan aktivis 1960-an dalam Catatan Seorang Demonstran (1983) itu, boleh jadi sebagai salah satu penanda cara berpikir khas anak muda. Idealis, lurus, dan merdeka. Ia tidak mudah disetir atau digoda rayuan dan terbebas dari gaya serba ikut-ikutan.

Bukan perkara usang. Pola pemikiran anak muda itu, tampaknya sedikit banyak berlanjut hingga sekarang. Buktinya, kelompok kelahiran 1980-2000 yang lazim disebut generasi milenial, melulu mendapatkan porsi pehatian khusus di jelang kontestasi politik dilangsungkan.

Yang menarik, keseriusan membaca peluang seperti itu mengalami tren baru. Bukan cuma kalangan muda, kelompok perempuan usia matang juga mendapatkan sorotan. Terbukti, sebutan emak-emak, istilah yang digunakan untuk menandai mereka merajai banyak media pemberitaan.

Alhasil, berbeda dengan pemilihan umum (Pemilu) periode-periode sebelumnya, banyak yang bilang, Pemilu Presiden 2019 adalah milik mereka, kelompok perempuan dan para pemilih dari kalangan muda.  

Rasionalitas milenial

Kemunculan istilah milenial bermula dari kepentingan riset pasar. Pelopornya, lembaga nonpartisan yang berkedudukan di Amerika Serikat (AS), Pew Research Center yang mematok tahun 1981 sebagai awal dan 1996 sebagai akhir kelahiran generasi tersebut. 

Jika mengiblat pakem ini, maka pada 2018 usia mereka berada di rentang 22 sampai 37 tahun.

Ada beberapa ciri khas dan kecenderungan kelompok milenial. Di bidang politik, yang paling kuat kuat dan kentara adalah tradisi berpikir yang rasional.

Pada 2014, misalnya, Pew merilis fakta bahwa pandangan politik generasi milenial di AS cenderung bebas dari keterkungkungan latar belakang etnis dan ras. Sekitar 51% milenial dari kulit putih berani mengatakan bahwa mereka independen secara politik. Yang menyatakan berafilisasi dengan Partai Republik cuma sebesar 24% dan Partai Demokrat sekitar 19%.

Sementara untuk angkatan milenial non-kulit putih disebutkan, sebesar 47% menyatakan independen secara politik, tapi ada 37% yang mengidentifikasi terafiliasi dengan Partai Demokrat, namun hanya 9% saja yang merasa sebagai bagian dari pemilih Partai Republik. 

Dari hasil riset semacam itu, bisa disimpulkan bahwa generasi milenial tidak mudah tunduk kepada institusi, termasuk partai politik (Parpol) yang biasanya memagari basis pemilih berdasarkan identitas dan ideologi tertentu.

Kemerdekaan dan rasionalitas pemilih milenial ini tentu bisa menjadi alamat baik bagi demokrasi.  Syaratnya, pisau pemikiran tersebut digunakan untuk membedah segala ragam kemungkinan risiko dari apa yang dia pilih, secara saksama.

Yang jadi masalah, rasionalitas tidak selamanya menuntun kepada penentuan terhadap salah satu dari beberapa pilihan. Kerap kali, pola ini justru mengantarkan mereka pada titik tengah, cari aman, ruang frustrasi, hingga apolitis. Jatuhnya, tak jarang di beberapa negara yang menganut paham demokrasi, angka golput tertinggi berada di tangan pemilih pemula.

Tak cuma urusan umur

Tamsil yang cukup pas, persis yang terjadi di Malaysia pada Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14) pertengahan tahun lalu. Komisi Pemilu alias Election Commission (EC) alias Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mencatat, dari sekitar 18,7 juta orang pemilih sah di Malaysia, sebanyak 40% di antaranya berusia 21–39 tahun.

Mulanya, sebagian besar dari mereka merasa tak tertarik untuk melibatkan diri dalam proses politik. Selidik demi selidik, para pemilih muda ini punya alasan cukup masuk akal. Yakni, tidak adanya peluang keterwakilan kelompok muda dari hasil kontestasi politik yang dipertarungkan. 

Memang benar. Secara faktual, 70% anggota parlemen Malaysia saat itu berusia di atas 50 tahun. Apalagi, Pemilu juga meramalkan hasil berupa para pengendali pemerintahan berlatar belakang para pemain lawas. Tentu, berkaca dari sosok Najib Razak yang berusia 65 tahun, apalagi pesaingnya, Mahathir Mohamad yang berumur 93 tahun.

Ndilalah, setelah proses kampanye berlangsung, nalar berpikir kelompok muda sedikit bergeser. 

Keterwakilan milenial tidak lagi diartikan berbatas umur. Mereka, lebih tertarik pada kesesuaian gagasan. Hal ini dibuktikan pada hari H pemilihan. Pada 9 Mei 2018, pemilih yang berasal dari kelompok milenial malah mengalami peningkatan.

Bila dibanding pemilihan periode sebelumnya, angkanya lumayan tinggi hingga nyaris menyentuh jumlah 30% dari total pemilih.

Bukti lebih konkret, ditunjukkan dengan hasil yang mengantarkan Mahathir Mohamad kembali ke tampuk kekuasaan. Usia nyaris seabad, namun rupanya tak banyak menghalangi keterjatuhan pilihan generasi milenial.

Peluang Indonesia

Di Indonesia, perebutan klaim mewakili kelompok milenial sudah dimulai. Baik pasangan bakal calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama tengah memeras otak menciptakan satu kesesuaian dan kesinambungan dengan kalangan muda.

Bagi sang petahana, belakangan hari makin menonjolkan kesan keberpihakannya terhadap kelompok tersebut. Meskipun sudah jauh-jauh hari, sosok yang karib disapa Pak De ini lekat dengan musik rock, bermain vlog, karib dengan sepeda motor, atau simbol-simbol lain yang mengarah ke sebuah kegandrungan generasi milenial.

Baca: Ma'ruf Yakin Rebut Suara Generasi Milenial

Di posisi penantangnya, secara otomatis diuntungkan dengan keberadaan Sandiaga Uno. Hari demi hari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini dipoles sebagai sosok muda nan ideal. Tak gagap tren, namun mandiri dan mapan sebagai pengusaha. 

Keduanya, sama-sama berikhtiar menggaet sekurangnya 79 juta calon pemilih dari kalangan muda, sebagaimana data yang pernah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daftar calon pemilih tetap (DCT) Pemilu 2019.

Seiring memberikan perhatian penuh terhadap generasi milenial, ada juga calon pemilih dari kelompok perempuan yang juga sama-sama menjadi rebutan. 


Jumlahnya, tentu lebih besar. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih perempuan dalam Pilpres 2019 nyaris 50% yakni 92.929.422 suara dari total 185.732.093 suara se-Indonesia. 

Malahan, jumlah pemilih perempuan di luar negeri jauh lebih besar ketimbang laki-laki. Angkanya hingga mencapai 1.065.300 dari total 2.049.791 suara.

Dari pola perebutan terhadap kelompok pemilih milenial dan perempuan, Pemilu 2019 secara umum bakal banyak diuntungkan. Harapannya, pesta demokrasi yang berlangsung lebih mengarah penuh kepada adu gagasan. Tak ada lagi polarisasi berlebih akibat permainan politik yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti pada Pemilu sebelumnya.

Baca: [Medcoom Files] Sayonara Isu SARA

Pilpres 2019, mestinya memacu pemilih lebih rasional. Bukankah pemilih adalah pecinta? Sementara masih kata Gie, seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya.

Artinya, mengenal betul niat dan gagasan para kontestan, bukan cuma bersumber dari kabar palsu dan hasutan-hasutan. 




(SBH)