FOKUS

Quo Vadis 212

Sobih AW Adnan    •    Selasa, 16 Jan 2018 22:40 WIB
partai gerindraquo vadis 212
Quo Vadis 212
ILUSTRASI: Peserta reuni alumni 212 di Monas, Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2017/ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/zarqoni maksum

Jakarta: Bikin bengong di siang bolong, tiba-tiba kelompok yang mengatasnamakan Alumni 212 menyatakan cerai dengan, salah satunya, Partai Gerindra. Tak tahu kapan pula awal pernikahannya, mereka mengaku kecewa lantaran lima nama yang sudah direstui ulama untuk maju Pilkada 2018, kandas.

Di antara nama itu, ada La Nyalla Mahmud Mattalitti yang digadang-gadang siap tempur di Pilgub Jawa Timur. La Nyalla sendiri mengaku kecele, sebab diminta menyediakan sedikitnya Rp40 miliar jika ingin di-ACC.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath mengajak simpatisan 212 untuk memikir ulang jika diminta menyumbang dukungan kepada si tiga partai. Selain Gerindra, mereka juga menganggap diri telah dikhianati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Di lain pihak, Partai Gerindra menganggap La Nyalla dan Al Khathath salah duga. Nominal yang barangkali pernah didengar itu, bukan harga, melainkan hitung-hitungan ongkos yang sudah bisa dipastikan harus tersedia di hari H.

Entah, siapa yang benar, siapa pula yang salah paham. Yang jelas, perkara ini lantas menimbulkan perbincangan seru, paling tidak dalam sepekan belakangan.

Realitas politik

Tak sedikit yang bilang, La Nyalla dan Al Khathath, atau sebagian dari kelompok 212 lupa, bahwa ongkos politik di Indonesia tak semurah mereka kira. Entah siapa yang memulai, sepanjang proses pemilihan rasa-rasanya amat pesimistis ditemukan barang gratis.

Bukan cuma soal dugaan suap menyuap, biaya yang seabrek itu juga terlihat dari kebutuhan yang dianggap lazim dan kasat mata. Kementerian Dalam Negeri pernah membaca, untuk seorang calon bupati atau wali kota saja, minimal butuh dana Rp20 hingga Rp100 miliar saat bertarung dalam Pilkada.

Angka yang gila-gilaan itu terjadi pada Pilkada DKI 2017. Dalam laporannya, pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno menghabiskan Rp85,4 miliar selama masa kampanye. Sementara Basuki 'Ahok' Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat tak jauh berbeda, total rangkaian kampanye mereka memakan biaya Rp82,6 miliar.

Pada Pilkada 2012, perbandingan angka ongkos kampanye cenderung jomplang. Pasangan Fauzi Bowo dan Nara disebut menghabiskan Rp62,6 miliar. Sementara, Joko Widodo dan Ahok memakan dana Rp16,1 miliar saja.

Meski dengan perbedaan yang amat tipis, soal duit ini, para politisi membaginya ke dalam dua kategori. Pertama, biaya politik (cost of politic), yang mau tidak mau, harus dimafhum. Dan yang kedua, politik uang (money politic), yang cenderung diharamkan.

Ketabuhan kategori kedua ini makin mencolok dalam dua hal. Yakni, pembelian suara calon pemilih alias politik transaksional. Yang berikutnya, biasa disebut mahar politik, yakni segepok nilai yang harus disetorkan ke partai politik (parpol) jika ingin mendapatkan restu dan dukungan.

Nahasnya, kedua pola itu lama kelamaan dianggap wajar juga. Malah, sering dikesankan sudah tahu sama tahu.

Helbert E. Alexander, dalam Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform (1992) menyebut, merayu calon pemilih dengan iming-iming benda duniawi sudah terjadi sejak lampau. Dalam buku itu ia menceritakan seorang George Washington sekalipun, rela membagikan kepada teman-temannya sebanyak 28 galon rum, 50 galon rum puch, 34 galon minuman anggur, 46 galon bir, dan 2 galon cidel royal demi memperebutkan kedudukan di Virginia House of Burgesses dari Fairfax Country.

Washington, menyebut barang-barang dengan harga yang tak sederhana di masanya itu dengan istilah 'alat yang lazim ditempuh untuk memenangkan suara'.


"Hal ini dianggap sebagai sebuah pengeluaran kampanye yang besar, karena hanya terdapat 391 suara di distriknya, untuk sebuah rata-rata dari seperempat atau setengah untuk setiap orangnya," tulis Alexander.

Di Indonesia, yang paling dianggap biasa dalam hal semacam ini biasanya sebentuk kaus, sembako, dan belum lagi, amplop berisi uang dengan nominal tertentu.

Kembali pada kekecewaan Al Khathath dan La Nyalla, barangkali bisa ditarik ke dalam dua perkara yang berhubungan dengan gambaran itu.

Terangnya, jika keduanya paham dengan 'penyakit' yang melulu menyertai proses politik di Indonesia ini, maka nyanyian mereka tak lain dan tak bukan sebagai sebentuk kritik yang layak mendapatkan dukungan. Namun bila cuma timbul secara spontan dari rasa ketidaktahuan, maka Al Khathath, La Nyalla, atau siapapun simpatisan 212 mesti lebih banyak lagi memberi perhatian dan pencerahan, bukan semata tiba-tiba minta ambil bagian tanpa punya jalur dan kekuatan.

Jadi partai

Kabar lebih masuk akal pernah terdengar pada 17 Juli 2017. Kala itu, tujuh alumni dari aksi damai yang digelar mengiringi Pilkada DKI Jakarta 2017 itu menyatakan diri menjelma partai. Lengkapnya, Partai Syariah 212.

Partai yang dideklarasikan Siti Asmah Ratu Agung, Ma'ruf Halimuddin, Agung Suyono, Sidiq Waluyo, Ruli Munandzir, Andi Darmawati dan Hafidz bukan lelucon. Cita-citanya amat wajar. Mereka beranggapan parpol Islam selama ini tak banyak memberi keuntungan. Umat Muslim, harusnya memiliki kendaraan politik baru yang lebih bisa diandalkan.

Menyadari Indonesia menganut alam demokrasi, langkah Asmah cs ini bisa dipahami sebagai ikhtiar melakukan perubahan langsung dari dalam sistem itu sendiri. Strategi ini seakan-akan menjawab pertanyaan, "Bagaimana ingin memperjuangkan syariat Islam, jika para mujahidnya tak ada yang duduk di kursi dewan, tempat perumusan undang-undang?

Sayang, baru seminggu dielu-elukan, Partai Syariah 212 langsung layu. Faktornya banyak. Di antaranya soal dana, juga perbedaan paradigma alumni 212 yang tak sepenuhnya memberikan restu mewujudkan gerakan itu terjun dalam politik praktis.

Lagi pula, jika ingin menjadi otokritik partai-partai Islam yang sebelumnya ada, Asmah cs mestinya lebih dahulu menyempatkan diri lebih banyak mempelajari sejarah. Belum ada babak yang bisa dipercaya, bahwa menawarkan janji penerapan syariat Islam di Indonesia, menjadi faktor yang dianggap menarik bagi kebanyakan calon pemilih untuk mempercayakan suaranya.



Siti Asmah Ratu Agung mendeklarasikan Partai 212 Syariah di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, 17 Juli 2017/Medcom.Id

Robert W. Hefner, dalam Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi (2000) mengatakan, kekurangcermatan pembacaan parpol-parpol Islam itu sudah kentara sejak Pemilu 1955. Pada saat itu, kata Hefner, amat tak masuk akal jika faktanya partai Islam di Indonesia tak bisa mendapatkan suara dengan jumlah terbanyak dari keseluruhan titik pencoblosan.

"Mereka berharap menggunakan kemenangan tersebut sebagai batu loncatan untuk memperkenalkan hukum Islam di kalangan mayoritas Muslim dan menciptakan negara Islam penuh. Akhirnya, membuat heran hampir semua orang, partai Islam hanya memperoleh sedikit lebih dari 40% suara," tulis Hefner.

Jika ingin ambil bagian dalam kontestasi politik, tentu tak ada jalan lain bagi alumni gerakan 212 untuk menjelmakan diri sebagai partai. Tapi, mengingat fakta kebinekaan, partai yang tentu susah payah dibangun itu tak boleh salah strategi lantaran terlampau kepedean.

Komitmen

Persis ketika sebagian dari alumni 212 menyatakan diri bermetamorfosa sebagai partai, pertentangan lain juga terjadi nyaris di setiap kali nama aliansi yang muncul dan populer di pengujung 2016 ini beredar dalam arus pemberitaan.

Pro-kontra gerakan 212 yang dianggap politik atau non-politik, dukungan dan advokasi hukum terhadap salah satu tokoh yang terjerat kasus tertentu, atau yang terakhir, menanggapi pernyataan Al Khathath bersama La Nyalla.

Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif, misalnya, dengan tegas membantah pernyataan bahwa La Nyalla adalah satu dari lima nama yang direkomendasikan ulama. Slamet bilang, Alumni 212 tak pernah ada urusan dengan rekomendasi nama tertentu dalam Pilkada Serentak 2018.

Malah, Slamet menyatakan diri tetap mendukung Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk terus solid berjuang mengimbangi partai-partai yang berseberangan di Pilkada DKI 2017. Slamet menyebutnya, tiga partai ini harus koalisi yang solid melawan perolehan 'partai penista agama'.

Yang menarik untuk dipelajari, baik Al Khathath maupun Slamet, keduanya sama-sama menagih soal komitmen. Tapi, bendera yang berkibar di tangannya, malah terkesan rapuh dalam hal yang satu itu.

Komitmen internal jauh lebih penting untuk kembali diikat. Jika Alumni 212 berulangkali menganggap dirinya sebagai penanda dari kebangkitan Islam, tujuan utama gerakan ini seharusnya sudah final dan tinggal dijalankan.

Amat rugi, apabila dalam prosesnya, pertentangan demi pertentangan internal malah kian menunjukkan 212 hanya bagian dari Islam politik. Dalam arti lain, gerakan ini hanya merupakan dampak dari neoliberalisasi bagi masyarakat urban dengan memunculkan solidaritas dan identitas komunal berbasis agama.

Vedi R. Hadiz, dalam Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016) bilang, salah-salah, gerakan semacam ini bersuara lantang, namun tak dianggap sebagai kekuatan.

Alhasil, Alumni 212 mau ke mana? Menjadi partai? Atau sekadar kerumunan massa yang rela didatangi dan ditinggalkan sesuka hati para pemburu kekuasaan? Wallahu a'lam.




(SBH)