Pelibatan Warga Kampung Kumuh Tak Harus Lewat Duit

Nur Azizah    •    Kamis, 14 Feb 2019 16:44 WIB
pemprov dkiapbd
Pelibatan Warga Kampung Kumuh Tak Harus Lewat Duit
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono - Foto: DPRD DKI.

Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, tak setuju dengan pemberian dana swakelola kepada warga yang tinggal di kampung kumuh. Menurutnya, pemberian dana secara langsung rawan penyelewengan.

Gembong berpendapat, bila Pemprov DKI ingin melibatkan masyarakat dalam pembangunan, tak perlu diberikan uang tunai. Pelibatan masyarakat cukup dari perencanaan dan usulan.

"Seharusnya dilibatkan dalam perencanaan sehingga apa yang direncanakan di daerah itu betul-betul melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat bukan berarti bagi-bagi duit," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Sementara, tahap pelaksanaan harus dikerjakan para ahli. Menurut Gembong, kelompok masyarakat tidak memiliki standar untuk mengerjakan pekerjaan lapangan seperti mengaspal jalan, membangun jalan, dan pembangunan lainnya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus berpendapat yang sama. Bestari mengatakan masyarakat wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

"Masyarakat kan bukan pengguna anggaran. Masa kalau ada jalan rusak diserahkan ke masyarakat yang tidak punya keahlian untuk memperbaiki jalan, untuk mengaduk semen dan mengaspal," kata Bestari. 

(Baca juga: Anies Diwanti-wanti Tak Jerumuskan Warga ke Ranah Hukum)

Selain itu, masyarakat dinilai tidak punya keahlian dalam melaporkan anggaran. Ia khawatir, pemberian dana swakelola menjadi temuan KPK.

"Kalau uang diserahkan kepada masyarakat memang masyarakat punya keahlian untuk melaporkan? Takutnya kejadiannya seperti yang dulu dulu. Masyarakat tidak usah disuruh yang macam-macam, masyarakat dilayani saja dengan baik," ungkap Bestari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikelola oleh masyarakat lebih banyak lagi, salah satunya lewat dana swakelola. Ini, kata Anies Baswedan, salah satu cara menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dana swakelola juga dapat digunakan untuk menata kampung kumuh. Pemberian dana swakelola ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Ada empat tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu. Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

(Baca juga: Anies Baswedan Ancang-ancangkan Pergub Dana Swakelola)
 


(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA