Anies Siap Hadapi Risiko Penarikan HGB Pulau Reklamasi

Nur Azizah    •    Rabu, 10 Jan 2018 05:08 WIB
reklamasireklamasi teluk jakarta
Anies Siap Hadapi Risiko Penarikan HGB Pulau Reklamasi
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menarik seluruh hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi, termasuk yang dimiliki PT Kapuk Naga Indah. Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan telah siap menanggung konsekuensinya.

"Pokoknya semua konsekuensinya kita hadapi kalau semua sudah sesuai prosesnya," kata Anies di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018.

Jika niatan itu jadi terlaksana, salah satu konsekuensi yang dihadapi Pemprov DKI adalah harus mengembalikan uang Rp480 milyar ke PT KNI. Sebab, PT KNI pun telah membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp480 miliar dengan NJOP Rp3,1 juta per meter. "Saya enggak komentar dulu," ucap Anies.

Anies meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil segera mengembalikan seluruh HGB pulau Reklamasi. Dia pun meminta Sofyan untuk tidak mengeluarkan surat HGB lain terkait proyek tersebut. Alasannya, Anies ingin seluruh surat yang terbit berdasarkan dengan peraturan daerah (Perda). Menurut Anies, selama ini penerbitan HGB tidak sesuai aturan.

"Kita akan melakukan penyusunan Perda. Urutannya kan harus ada Perda Zonasinya dulu baru keluar aturan soal lahan yang akan dipakai. Jadi supaya tertib," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan RI ini mengaku sudah banyak melakukan kajian sebelum mengirim surat ke Sofyan Djalil. Ia ingin seluruh HGB melalui prosedur yang benar.

"Saya tidak banyak berbicara, yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah, jadi semuanya memiliki konstruksi hukum yang solid," ungkap dia.

Baca: Anies Tarik Seluruh Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi


(AGA)

Eks Koruptor Wa Ode Nurhayati Ikut Pembahasan KTP-el

Eks Koruptor Wa Ode Nurhayati Ikut Pembahasan KTP-el

2 days Ago

Nurhayati yang saat itu masih duduk di Komisi II DPR bahkan mengetahui poin-poin pembahasan meg…

BERITA LAINNYA