Opsi Pengambilalihan Air DKI Dianggap Melenceng

Nur Azizah    •    Selasa, 12 Feb 2019 08:11 WIB
swastanisasi air
Opsi Pengambilalihan Air DKI Dianggap Melenceng
Ilustrasi--Medcom.id

Jakarta: Opsi yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pengambilalihan pengelolaan air dari Palyja dan Aetra dianggap melenceng. Sebab, cara yang dipilih Anies dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan akal sehat.

Upaya Pemprov DKI untuk membeli saham kedua perusahaan dinilai sama saja membiarkan negara rugi lebih besar lagi. Anies diminta memutus pemutusan perjanjian Kerjasama yang dibuat tanggal 6 Juni 1997 itu.

Anggota Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ), Nelson Nikodemus mengatakan, setidaknya ada lima pilihan yang disodorkan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta. Lima opsi itu yakni, terminasi kontrak, pembelian saham Palyja dan Aetra, menunggu hingga  Perjanjian Kerjasama berakhir, renegosiasi kontrak, dan privatisasi PAM Jaya dan memberikan saham PAM Jaya kepada Palyja dan Aetra.

"Menurut kami, terminasi kontrak adalah pilihan terbaik karena negara dan rakyat sudah terlalu lama dirugikan akibat pengelolaan air minum oleh swasta di Jakarta," kata Nelson di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Bila pemutusan kontrak ini dilakukan, maka Pemprov DKI berisiko digugat ke Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC). Nelson meminta Anies tak takut, sebab dia melakukan terminasi atas perintah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena digugat rakyatnya sendiri melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit), Gubernur bisa melakukan gugat balik (counter claim) apabila ada hal-hal yang diingkari Palyja dan Aetra," terang Nelson.

Baca: Ambil Alih Pengelolaan Air di DKI Rampung Bulan Depan

Apabila Pemprov DKI memilih opsi ke dua dan ketiga, Nelson menganggap tidak masuk akal. Pasalnya, Palyja dan Aetra selama telah memperoleh keuntungan pengelolaan air Jakarta dan sudah memanfaatkan infrastruktur milik PAM Jaya sejak awal.

"Dan keduanya kini memiliki utang yang  besar. Lalu, opsi menunggu hingga 2023 akan semakin merugikan negara dan membangkang terhadap Putusan MA dan MK yang memerintahkan pengembalian pengelolaan," ucap dia.

Sedangkan opsi kelima yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54  tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak layak, karena melanggengkan peran swasta atas air sebagai barang publik. Nelson kembali mengingatkan Anies untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 yang menyebutkan pembatasan-pembatasan ketat dalam hal penguasaan air di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA