Kemenhub Dinilai Gagal Mengatur Taksi Online

   •    Kamis, 13 Sep 2018 13:15 WIB
taksi online
Kemenhub Dinilai Gagal Mengatur Taksi Online
ilustrasi taksi online. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Kementerian Perhubungan dinilai gagal mengatur transportasi online. Hal itu terbukti dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh Mahkamah Agung (MA). 
 
“Artinya Mahkamah Agung melihat Permenhub 108 itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Kita apresiasi keputusan tersebut dan harus kita hormati,” kata Pengamat Hukum Politik dan Keamanan, Dewinta Pringgodani dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 September 2018.
 
Dewinta menilai dibatalkannya Permenhub 108 menunjukkan ketidakmampuan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dalam mengatur angkutan berbasis aplikasi itu. Sebaliknya, jutaan pengemudi taksi online di Indonesia dan keluarganya menyambut gembira keputusan tersebut.
 
"Seharusnya buat dulu kajian sebelum menerbitkan sebuah peraturan. Pak Jokowi (Presiden Jokowi) harus meninjau kembali posisi Menhub,” ujar Dewinta.
 
Seperti diketahui, MA mengabulkan gugatan atas Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Permenhub itu dinilai hanya pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum.
 
MA menyatakan Permenhub di atas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 
Pasal yang dinyatakan tidak berlaku  dan dihapus di antaranya,  Pasal 6 ayat 1 huruf e yang mengatur tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
 
Pasal 27 ayat 1 huruf d, yang mengatur taksi online harus berstiker.  Pasal 27 ayat 1 huruf f, soal kewajiban dokumen perjalanan yang sah. Pasal 27 ayat 2, yang mengatur jenis dan ukuran stiker kendaraan online.
 
Pasal 38 dan 39, yang mengatur izin perusahaan angkutan minimal memiliki lima kendaraan. Pasal 40, soal badan hukum pemilik kendaraan. Pasal 48, mengenai registrasi uji tipe.
 
Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, terkait larangan penyedia aplikasi sebagai penyedia jasa angkutan. Pasal 72 ayat 5 huruf c, yang mengatur denda administrasi ke transportasi online.


(FZN)