MoU Bina Lingkungan tak Mencakup Penerimaan Siswa

Lis Pratiwi    •    Jumat, 14 Jul 2017 19:28 WIB
pendidikan
MoU Bina Lingkungan tak Mencakup Penerimaan Siswa
Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati. Foto-foto: Metrotvnews.com/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta benarkan adanya Nota Kesepakatan (MoU) Bina Lingkungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemilik tanah yang digunakan sebagai lahan berdirinya sekolah. Namun, perjanjian itu sebatas status tanah.

"Hampir sekolah negeri yang status tanahnya bukan milik pemerintah memakai MoU Bina Lingkungan. Perjanjian berlaku lima tahun," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati saat ditemui Metrotvnews.com, Jumat 14 Juli 2017.

Susie menyebutkan sejumlah pihak yang menandatangani MoU Bina Lingkungan, antara lain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Paspampres, dan Kopassus.

Dia menegaskan MoU Bina Lingkungan tak mencakup penerimaan siswa. Menurutnya, tak ada batasan kuota bagi anak dari prajurit yang instansinya melakukan MoU dengan Pemprov DKI.

"Nggak bisa, itu kan kita kerja. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga ada Permendiknas. Kita tidak bisa melanggar itu. Itu tidak ada (kuota khusus)," kata Susie.

Penjelasan Susie bertolak belakang dengan temuan Metrotvnews.com di lapangan. Salah satu SMA negeri yang kebetulah ada di dalam kompleks tentara, misalnya, memberi kuota khusus bagi putra/putri anggota TNI.

Dari 10 kelas baru, anak-anak prajurit TNI mendapat jatah tiga kelas. Kuota ini disebut sebagai kuota khusus bina lingkungan. "Dua kelas IPA, satu kelas IPS. Totalnya 108 siswa dari bina lingkungan," kata kepala sekolah itu.

Baca: SMAN 39 Jakarta Siapkan 3 Kelas Khusus Anak TNI

Susie mengatakan 'bina lingkungan' merupakan istilah lama. Frasa itu, kata dia, tak lebih dari kebijakan pinjam lahan. "Itu saja. Nggak ada kewajiban kita untuk menerima anak-anak di lingkungan itu," kata Susie.

Susie menunjukkan contoh MoU Bina Lingkungan. Dalam perjanjian tertera prajurit berpangkat kolonel infantri sebagai pihak pertama dan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto sebagai pihak kedua. Ia pun membacakan beberapa poin yang tertera.

"Isinya cuma status tanah. Ke belakangnya sama, hak dan kewajibannya sama. Cuma data pihak pertama menyesuaikan," kata Susie usai membacakan beberapa poin yang tertuang dalam MoU.

Baca: Siswa Bina Lingkungan Didorong Bersaing dengan Siswa Reguler

Berikut beberapa isi dalam MoU Pinjam Pakai yang membahas perihal bina lingkungan:
Pasal I, maksud dan tujuan yakni mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) mendukung program pemerintah menunjang sarana prasarana pendidikan.

Pasal II, tertera nama-nama sekolah yang masuk dalam perjanjian bina lingkungan beserta luas area yang digunakan untuk area pendidikan tersebut.


Selanjutnya, objek kerja sama perjanjian ini adalah pemanfaatan lahan/tanah komando pasukan untuk digunakan sebagai lahan kepentingan dinas/sarana pendidikan dengan objek sebagaimana tersebut dalam Pasal II.

Sementara itu, pasal berikutnya memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, di antaranya adalah:
1. Kewajiban pihak pertama memberi peringatan pihak kedua apabila pemanfaatan barang milik negara tidak sesuai dengan peruntukaanya.
2. Menerima aset sebagaimana dimaksud dalam kondisi baik terawat setelah kondisi pinjam pakai berakhir atau pihak kedua bermaksud tidak memanfaatkan kembali.
3. Menerima laporan atas pemanfaatan lahan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana disebut.
4. Menerima pemberitahuan pihak kedua dalam jangka waktu tiga bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.
5. Kewajiban pihak pertama, memberikan izin pemanfaatan aset sebagai sarana pendidikan dan memberikan akses dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana termaksud pada pasal satu.


Sementara Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, di antaranya adalah:
1. Menerima izin pinjam pakai lahan sebagai aset berupa lahan sebagai sarana pendidikan yang dimaksud pada pasal satu.
2. Pihak kedua merawat aset dalam perjanjian.
3. Melaporkan kondisi dan pemanfaatan aset perjanjian.
4. Menyerahkan kembali usai perjanjian selesai.
5. Memberitahukan pihak pertama dalam jangka waktu tiga bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.



(UWA)