Asosiasi Driver Online Menolak Disamakan dengan Taksi Konvensional

M Sholahadhin Azhar    •    Sabtu, 16 Sep 2017 06:08 WIB
transportasitaksi online
Asosiasi Driver Online Menolak Disamakan dengan Taksi Konvensional
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan sedang memformulasikan aturan pengganti Permenhub 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK)/ angkutan online yang dianulir Mahkamah Agung (MA). Asosiasi Driver Online (ADO) menginginkan ada pembeda antara ASK dan taxi konvensional.

"ADO menolak bila pengaturannya disamakan dengan taksi atau angkutan umum
yang lain, oleh sebab itu sistem dalam moda transportasi online tidak membutuhkan keterlibatan Organda yang hanya memiliki pengetahuan dan tata cara transportasi konvensional," kata Ketua Umum ADO, Christiansen FW kepada Metrotvnews.com, Jumat, 15 September 2017.

ADO melihat, aturan transportasi berbasis online harus melibatkan tiga Kementerian, tak bisa hanya Kemenhub saja. Sebab basis aplikasi yang menjadi motor penggerak ASK, aturannya menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara tenaga kerja diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dapat terlindungi dan menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai regulasi yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan sesuai harapan Pemerintah," kata Christiansen.

Sebelumnya, Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menyebut ada beberapa poin-poin krusial dalam aturan angkutan sewa khusus yang akan disahkan.

"Yang ingin tetap diatur itu wilayah operasi, tarif dan kuota pengemudi. Merupakan yang paling krusial yang harus diatur," ungkap Cucu.

Cucu mengklaim semua pihak menginginkan ada pengaturan terkait tiga isu krusial itu. "Tidak ada satupun yang ingin online dibebaslepaskan, semua prinsipnya ingin diatur," sebut Cucu.


(DEN)