Ombudsman Sepakat Tarif Taksi Online Diatur Pemerintah

Purba Wirastama    •    Senin, 20 Mar 2017 15:32 WIB
polemik taksi online
Ombudsman Sepakat Tarif Taksi <i>Online </i> Diatur Pemerintah
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie. Foto: MTVN/Purba Wirastama.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepakat tarif taksi dalam jaringan (daring) dan konvensional diatur pemerintah. Sebab, tarif berkaitan erat dengan keselamatan penumpang dan pengemudi.
 
"Kalau tidak ada pengaturan, dikhawatirkan saling banting harga. Banting harga, yang kena perawatan mobil. Perawatan mobil kena, keselamatan bagaimana," kata komisioner ORI Alvin Lie usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.
 
Selain itu, kata Alvin, banting harga membuat pengemudi harus bekerja keras dan kurang istirahat. Kondisi ini rentan menyebabkan kecelakaan. "Kita perlu menjaga supaya batasan tarif itu masuk akal untuk perawatan mobil sebagaimana mestinya," kata Alvin.
 
Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang melakukan uji publik kedua atas draf revisi Peraturan Menteri No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
 
Aturan menyasar angkutan sewa tidak dalam trayek, seperti Go-Car, GrabCar, dan Uber. Poin revisi antara lain membahas penyesuaian tarif atas bawah dan pembatasan jumlah kendaraan.
 
Selama uji publik Ditjen Perhubungan Darat menerima pendapat dan masukan dari masyarakat, termasuk dari penyedia layanan taksi daring dan konvensioanl. Seusai rencana, revisi  ditetapkan pada 1 April 2017.


(FZN)