Kriminolog: Sipil Boleh Bersenjata dengan Syarat

   •    Senin, 13 Nov 2017 14:07 WIB
penembakankekerasan dalam rumah tangga
Kriminolog: Sipil Boleh Bersenjata dengan Syarat
Ilustrasi. (Metrotvnews.com)

Jakarta: Kasus penembakan yang melibatkan sipil cukup banyak terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan. Kepemilikan senjata api sejatinya sudah memiliki aturan yang salah satunya hanya boleh dimiliki institusi militer seperti TNI atau Polri.

Problemnya adalah senjata ilegal yang sering kali digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Entah berasal dari selundupan atau bisa juga hasil rakitan yang berasal dari daerah konflik.

"Ini yang harus bisa dideteksi supaya aparat juga bisa mengantisipasi. Misalnya orang punya keterampilan membuat senjata api tegas tidak boleh dipergunakan," ungkap Kriminolog Erlangga Masdiana, dalam Metro News, Senin 13 November 2017.

Erlangga mengatakan secara aturan sipil memang diperbolehkan memiliki senjata. Namun harus memenuhi syarat dan proses yang cukup panjang.

Beberapa syarat diantaranya adalah mengantongi izin dari kepolisian dan harus lolos tes psikologis. Tak berhenti sampai di situ, evaluasi juga tetap harus dilakukan untuk memantau stabilitas emosi seseorang.

"Karena tidak serta merta orang akan stabil terus. (Aparat militer sekalipun) bisa mengalami banyak kendala, hambatan dan problem. Tingkat stres seseorang juga bisa berubah makanya harus dievaluasi," katanya.

Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap menggunakan senjata api sebagai salah satu cara menunjukkan kemarahan, pemerintah diminta untuk memberdayakan keluarga sebagai basis pendidikan yang harmonis untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pun jika mengalami masalah yang tidak mungkin lagi dikomunikasikan kepada lawan bicara, perlu ada intervensi dari pihak lain yang mampu menjadi penengah dalam menghadapi masalah.

"Kalau mengarahnya ke senjata api, razia. Pemerintah harus melakukan itu, tidak hanya di tempat umum tapi juga ke rumah-rumah," jelasnya.




(MEL)