Masyarakat Dianggap Kurang Dapat Informasi soal Reklamasi

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 13 Jan 2018 17:22 WIB
reklamasi teluk jakarta
Masyarakat Dianggap Kurang Dapat Informasi soal Reklamasi
Ilustrasi reklamasi teluk Jakarta--Antara/Andika Wahyu

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta diminta menjelaskan secara gamblang status hukum proyek reklamasi. Sebab, tak banyak yang tahu sejatinya proyek reklamasi diinisiasi pemerintah. 

"Iya persoalan reklamasi ini panjang. Masyarakat kurang mendapat informasi yang cukup, sebenarnya yang punya hajat melaksanakan reklamasi ini kan pemerintah (pusat)," kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi 'Reklamasi atau Investasi' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari 2018.

Yusril menjelaskan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI mengundang swasta untuk mega proyek ini. Perjanjian pun dibuat antara pihak swasta dan Pemprov DKI. Salah satunya desain pulau reklamasi yang diajukan pemerintah. Swasta menjalankan dan membiayai proyeknya. 

"Dengan kesepakatan apabila reklamasi sudah selesai, maka akan dikeluarkan HPL atas nama Pemda DKI dan HGB atas nama pengembang yang mengerjakan reklamasi itu," jelas Yusril.

Baca: Sofyan Djalil Tunggu Anies di Pengadilan

Di dalam perjanjian pun disebutkan, Pemprov DKI berkewajiban membantu mengurus perizinan termasuk hak atas tanah itu. 

"Jadi kalau sekiranya itu pekerjaan reklamasi pulau D sudah selesai dan HPL atau HGB nya tak dikeluarkan, nah yang wanprestasi itu siapa? Yang wanprestasi bisa digugat oleh pengembang," jelas Yusril. 



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.

Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).


(YDH)

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

7 hours Ago

Pengadilan Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan mantan kuasa huk…

BERITA LAINNYA