Penentuan Tarif MRT Disebut Bersifat Politis

Antara    •    Rabu, 06 Feb 2019 11:15 WIB
mrtProyek MRT
Penentuan Tarif MRT Disebut Bersifat Politis
Rangkaian kereta MRT Jakarta. Foto: Medcom.id/Dian Ihsan Siregar

Jakarta: Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai penentuan tarif mass rapid transit (MRT) Jakarta bergantung pada arah politik otoritas berwenang. Pasalnya ada berbagai opsi yang perlu dipertimbangkan.

"Penentuan tarif itu sifatnya politis, tergantung pemerintahnya," ujarnya melansir Antara, Rabu, 6 Januari 2019.

Menurut Dharmaningtyas ada banyak komponen dalam penentuan tarif. Bagaimana pun tarif harus disesuaikan dengan beban investasi yang digelontorkan hingga biaya operasional.

Penentuan tarif, kata dia, tidak bisa ditentukan secara sepihak. Pemerintah juga perlu mempertimbangan besaran tarif dari segi masyarakat sebagai pengguna. 

Ada dua jenis tarif yang bisa digunakan. Tarif flat dan tarif berdasarkan jarak antarstasiun.

"Kalau kepentingannya untuk menarik perhatian masyarakat (tarif ditentukan) berdasarkan jarak. Tapi kalau untuk bisnis mesti flat," kata dia. 

Baca juga: Menimbang Harga Tiket MRT

Dharmaningtyas menambahkan kebijakan manajemen MRT Jakarta yang mengusulkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer, hanya bisa berlaku di tahap promosi awal. Tarif MRT minimal Rp10 ribu untuk operasional pertama kali lalu dievaluasi setiap tahunnya tergantung jumlah pengguna. 

Sebelumnya, Manajemen PT Moda Raya Transportasi (MRT) mengusulkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer kepada Pemprov DKI Jakarta untuk operasional MRT. Usulan masih menunggu persetujuan.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar pada Rabu, 30 Januari 2019, mengatakan, biaya MRT yang dibutuhkan satu orang adalah Rp30 ribu untuk sekali perjalanan. Namun tidak dibebankan secara penuh kepada pengguna. Pihaknya akan berupaya mengembangkan bisnis tersebut untuk memenuhi kekurangan pendapatan pada operasional tiket perjalanan.





(MEL)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA