UMK Bekasi Lebih Tinggi daripada UMP DKI Jakarta

Media Indonesia    •    Selasa, 14 Nov 2017 08:42 WIB
umpump dki jakarta
UMK Bekasi Lebih Tinggi daripada UMP DKI Jakarta
Ilustrasi--Aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum propinsi di depan Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah)

Bekasi: Bekasi mengungguli Jakarta dalam mengapresiasi kinerja buruh. Jika Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,64 juta, Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati pada angka Rp3,9 juta lebih.

Upah minimum Kabupaten Bekasi sedikit lebih rendah, yakni Rp3.837.939. Kesepakatan UMK Bekasi ditetapkan berdasarkan hasil voting lantaran dalam rapat pleno, anggota dewan pengupahan belum satu suara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Muchamad Kosim menyampaikan kesepakatan dewan pengupahan tersebut telah disikapi dengan mengajukan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. "Keputusan akhir ada di tangan Gubernur Jawa Barat," papar Kosim, Senin 14 November 2017.

Baca: UMP DKI 2018 Ditetapkan Rp3,64 Juta

Ia memperkirakan nominal UMK Bekasi 2018 sudah bisa diketahui pada 21 November. Penaikan UMK Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Kenaikan ditentukan dari nilai inflasi sebesar 3,72% ditambah produk domestik bruto 4,99%. Tahun ini, besaran UMK Kota Bekasi sebesar Rp3.601.650.

Tahun depan sesuai dengan kesepakatan dewan pengupahan menjadi sebesar Rp3.915.353. "Ada kenaikan sekitar Rp313.703," kata dia.

Baca: Upah Minimum Provinsi dan Rasio Pajak

Dalam rapat pleno, Kamis 9 November 2017, serikat buruh/serikat pekerja menuntut UMK Kota Bekasi sebesar Rp4.104.286. Besaran tersebut diklaim berdasarkan penghitungan harga kebutuhan hidup layak (KHL) 2017. Karena ada perbedaan angka, akhirnya diputuskan voting.

Hasil voting menunjukkan 22 anggota sepakat penghitungan upah mengacu pada PP 78 dan tujuh peserta tetap berpedoman pada perhitungan buruh.

"Karena itu, rekomendasi kami ambil berdasarkan suara terbanyak," imbuh Kosim.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yakin kesepakatan besaran UMK sebesar Rp3.915.354 tidak akan membuat pengusaha di Kota Bekasi bergejolak.

"Ukuran investasi bukan hanya dari itu (UMK). Jaminan terhadap investasi, adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, aman, dan pasti cepat ialah ukuran utama. Buruh murah, kalau enggak aman, akan menjadi beban ekonomi tinggi," jelasnya.

Walkout

Sama dengan 'adiknya', Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi juga telah menyepakati besaran UMK. Nilainya sedikit lebih kecil, yakni sebesar Rp3.837.939. Skema pengambilan kesepakatan sama, dengan cara voting.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Effendi mengatakan angka itu sudah direkomendasikan kepada Gubernur dan saat ini pihaknya menunggu SK Gubernur Jawa Barat untuk diimplementasikan sebagai UMK pada tahun depan.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Amir Mahfud dalam rapat pleno memutuskan walk out ketika diputuskan opsi pemungutan suara terbanyak.

Ia memilih walk out karena merasa pasti akan kalah suara dengan wakil pemerintah dan pengusaha.

"Dari keseluruhan anggota rapat, jumlah perwakilan pemerintah dan pengusaha sebanyak 16 orang, kami hanya delapan orang, ya pasti kalah kalau ikut voting," ujar Amir.

Tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.217.000. Angka itu naik Rp650 ribu dari besaran UMK 2017 Rp3.530.438.

Sesuai dengan hasil pemungutan suara, UMK Kabupaten Bekasi 2018 akhirnya disepakati pada angka Rp3.837.939. Jumlah tersebut naik sebesar Rp307.501.


(YDH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA