Pakar: PTUN Jalan Terakhir Pemprov Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 13 Jan 2018 11:44 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pakar: PTUN Jalan Terakhir Pemprov Batalkan HGB Pulau Reklamasi
Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan--Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta dapat menempuh tiga langkah, untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D dan G. Langkah pertama yaitu, dengan meminta langsung ke pejabat yang menerbitkan HGB. Dalam hal ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara Kasten Situmorang. 

"Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya," kata Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan dalam diskusi 'Reklamasi & Investasi' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari 2018.

Jika Kepala BPN Jakarta Utara tak sanggup memenuhinya, Pemprov DKI bisa mengajukan pembatalan ke penjabat atau atasan dari jabatan struktural BPN. Dalam hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertahanan Nasional (BPN). 

Baca: Sandi akan Pastikan Status Pulau Reklamasi

Namun, cara ini hampir dipastikan tak bisa ditempuh. Setelah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan HGB pulau reklamasi.

"Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Nur.

Di kesempatan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil siap meladeni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN, kami akan pertahankan. Kami akan pertahankan prinsip. Keputusan yang sudah diterbitkan secara benar tidak boleh dibatalkan karena akan menciptakan ketidakpastian," ujar Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, kemarin.



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.

Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).


(YDH)