Perdebatan Reklamasi Sudah Masuk Wilayah Politik

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 08 Dec 2017 03:56 WIB
reklamasi teluk jakarta
Perdebatan Reklamasi Sudah Masuk Wilayah Politik
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta - Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Perdebatan masalah kebijakan reklamasi pulau Jakarta dinilai telah masuk wilayah politik. Kebijakan ini masih terus berpolemik lantaran belum ada kepastian soal diilanjutkan atau tidaknya proyek tersebut.

Pemerhati sosial dari Universitas Indonesia, Irwan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam janji kampanyenya akan menghentikan reklamasi. Namun, sejauh apa janji tersebut akan ditunaikan pasangan tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat.

"Lepas apakah perdebatan politik akan sampe hari ini atau ujung 2019 kita tidak bisa membiarkan ini terus, bukan soal dukung jokowi, bukan," kata Irwan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

Menurut dia, bicara reklamasi tidak bisa dipisahkan dari awal perizinan reklamasi hingga saat diberikan kepada investor. Ia menjelaskan, izin reklamasi sudah keluar sejak 1995, melalui Peraturan Presiden yang diteken mantan Presiden RI Soeharto.

Kemudian, proses reklamasi dilanjutkan oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo atau Foke. Saat itu, Foke sampai membentuk tim persiapan pembangunan reklamasi.

Wilayah politik, kata Irwan, kembali muncul saat Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI mengeluarkan peraturan daerah sebagai petunjuk teknis reklamasi.

"Nah hari ini ribut, tolak reklamasi tapi yang ngomong orang-orang yang tidak punya kompetensi mengenai reklamasi ini. Kalo yang ngomong politisi repot ini malah lari dari subtansinya," kata dia.

Menurut dia, perdebatan ini akan menjadi obyektif dan terang benderang jika disampaikan oleh pakar paham masalah reklamasi, juga dasar hukumnya. Menurut dia, bakal menjadi masalah jika perdebatan reklamasi disampaikan oleh para politikus atau tokoh yang memiliki tendensi politik untuk meraup elektoral suara dengan asumsi-asumsi.

"Misalnya gini, ancaman imigran Cina 10 juta di teluk Jakarta, kalau ada imigran Cina sebanyak itu saya belum pernah dengar kantor imigrasi didemo besar-besaran. Kan yang berwenang mengurusi imigrasi itu Dirjen Imigrasi di Kemenkumham," pungkas dia.


(MBM)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

13 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA