Masyarakat Sipil Menentang Cara Polisi Memberantas Kejahatan

Dian Ihsan Siregar    •    Minggu, 22 Jul 2018 19:07 WIB
kejahatan
Masyarakat Sipil Menentang Cara Polisi Memberantas Kejahatan
Peneliti Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga (tengah). Foto: Pius Erlangga/Media Indonesia

Jakarta: Operasi yang dilakukan kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan dan terorisme menjelang Asian Games 2018 menuai tentangan. Pasalnya, aparat menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi kejahatan melalui extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

"Hal ini tercermin sepanjang 2017, untuk tindak pidana tertentu, berdasarkan pemantauan dalam jaringan (media daring) yang dilakukan LBH masyarakat, praktik extra-judicial killing telah membunuh sembilan orang yang baru diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika," kata Peneliti ICJR Sustira Dirga, di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Juli 2018.

Operasi Kewilayahan Mandiri itu telah berlangsung sejak 3-12 Juli 2018. Dari informasi yang beredar, polisi telah menembak 52 penjahatan dan 11 di antaranya tewas.

Ia ingin praktik ini dihentikan. Ia tak ingin negara seolah memiliki legitimasi menerapkan praktik extra judicial killing.

Menurut dia, tindakan extra judicial killing ini juga dilarang keras oleh ketentuan HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Pembunuhan di luar putusan pen‎gadilan juga suatu pelanggaran hak hidup seseorang.

Ia menjelaskan hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945. Hak itu, lanjut dia, tidak dapat dikurangi apapun keadaanya. Termasuk jika orang tersebut diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka. 

"Penembakan ini tentu saja melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ataupun ketentuan hukum HAM internasional," pungkas dia.


(AZF)