Heru Akui Banyak Aset Pemprov DKI Terbengkalai

Nur Azizah    •    Rabu, 10 Aug 2016 16:30 WIB
pembelian lahan cengkareng
Heru Akui Banyak Aset Pemprov DKI Terbengkalai
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono--Metrotvnews.com/LB Ciputri Hutabarat

Metrotvnews.com, Jakarta: Aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak yang tak terurus. Akibatnya tak sedikit masyarakat mengklaim aset-aset tersebut sebagai milik pribadi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, aset DKI terbengkalai lantaran minim pengawasan dari para pemangku. Pengawasan aset itu ada di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Kewenangan BPKAD, jelas Heru, terbatas. Instansinya tidak memiliki wewenang mengawasi, mengelola, dan memfungsikan aset DKI. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut, SKPD lah yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola aset tersebut.

"Itu wewenang SKPD. BPKAD hanya bertugas sebagai pengumpul data-data dari berbagai SKPD. Kalau SKPD tidak benar-benar menjaga ya kita agak susah," kata Heru kepada Metrotvnews.com di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Heru menuturkan, sampai saat ini kecenderungannya SKPD getol membebaskan lahan. Sayangnya, pembebasan lahan yang selesai tidak diiringi dengan proses pembuatan sertifikat.

Tak hanya itu, kata Heru, lahan-lahan yang sudah dibebaskan dan mengantongi sertifikat pun tak lekas dimanfaatkan. Ujung-ujungnya banyak masyarakat yang menempati dan mengklaim. "Banyak lahan yang sudah dibebaskan tapi tidak diurus. Tidak dibuat sertifikat dan tidak ada pembangunan fisik," ujar Heru.

Ia mencontohkan, pada 2015 Dinas Pertamanan sudah membebaskan sebanyak 30 lahan. Namun hingga kini Dinas Pertamanan belum juga mengurus sertifikat lahan. "Mau saya, tahun ini tidak usah pembebasan lagi. Anggarannya buat sertifikasi dan bangun fisik. Nanti baru tahun depannya pembebasan lagi," pinta Heru.

Heru menyampaikan, bila kondisi ini terus terjadi bukan tidak mungkin banyak masyarakat yang menyerobot aset milik Ibu Kota. "Tahun ini pembebasan lagi 60 lahan. Kalau begitu bagaimana mau bangun fisik. Kan anggaran terbatas, langsung saja pasang pelang, bangun pagar dan lainnya," tandas pria berusia 50 tahun itu.

Salah satu aset tanah yang DKI 'diserobot' ada di Cengkareng Barat. Dinas Perumahan DKI membeli tanah seluas 4,6 hektare untuk pembangunan rumah susun. Rupanya, tanah itu sudah bersertifikat atas nama Toeti Noezlar Soekarno, warga Bandung.

Lahan sengketa di Cengkareng Barat. Foto: MTVN/Wanda Indana


Dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015, tanah itu sebenarnya milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI. BPK menduga, pemerintah merugi Rp668 miliar dalam pembelian tanah di Cengkareng Barat.

Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di kawasan Permata Hijau juga bernasib sama. Lahan seluas 2975 meter itu dikuasai oleh seseorang berinisial MI.


Lahan sengketa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di kawasan Permata Hijau. Foto: MTVN/Achmad Zulfikar Fazli


Untuk memuluskan aksinya, MI diduga menyuap oknum petugas BPN Jakarta Selatan untuk membuat sertifikat tanah yang berada di tengah-tengah perumahan mewah tersebut.
 
Kasus penjualan aset Pemprov DKI Jakarta ini terbongkar saat pengembang PT Permata Hijau menunaikan kewajiban atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI sebesar 45 hektare dari 152 hektare lahan. Dari kewajiban itu seluas 2975 meter diakui oleh MI.
 
Akibat kasus itu negara dirugikan Rp120 miliar. Jumlah itu hasil perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta per meter pada 2014.
 
Selain MI dari pihak swasta, tersangka lainnya adalah petugas BPN Jaksel berinisial AS. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Selatan Yuvani Yazid menyebut tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lain.

Yovandi mengakui sedang membidik oknum lain di BPN yang 'bermain'. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan teah menggeledah kantor BPN Jakarta Selatan. Penggelahan terkait kasus itu.


(YDH)

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

3 hours Ago

Keluarga telah diizinkan untuk membesuk Setya Novanto di Rutan KPK. Istri didampingi dua kolega…

BERITA LAINNYA