Realitas

Sengkarut Pengaturan Ongkos Angkutan Online

   •    Selasa, 21 Mar 2017 09:37 WIB
taksi onlinepolemik taksi online
Sengkarut Pengaturan Ongkos Angkutan <i>Online</i>
Ilustrasi. (Foto: MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tepat pada 1 April 2017, pemerintah resmi memberlakukan revisi Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek untuk transportasi berbasis aplikasi online.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kebijakan penetapan tarif yang dibuat batas atas dan batas bawah serta kuota pembatasan armada yang beroperasi. Selama ini, persoalan tarif menjadi latar belakang konflik yang terjadi antara pengemudi taksi online dan taksi resmi.

Sebagai contoh, estimasi jarak sekitar 5 kilometer menggunakan aplikasi Grab Car dikenai tarif Rp29 ribu. Sementara, taksi resmi yang menggunakan argometer bisa lebih mahal dua kali lipat dari harga yang ditetapkan Grab Car dengan estimasi jarak yang sama.

Tak ayal, persoalan perang tarif kedua moda transportasi ini kerap menimbulkan polemik. Utamanya bagi perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Grab Indonesia misalnya, menuding bahwa revisi peraturan menteri ini mengintervensi mekanisme pasar yang berpotensi menghambat penumpang mendapatkan layanan transportasi yang aman dan nyaman.

"Dan adanya penetapan kuota pembatasan jumlah kendaraan berpotensi membatasi akses publik mendapatkan layanan transportasi," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dalam Realitas, Senin 20 Maret 2017.



Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan sepakat dengan pendapat Grab Indonesia bahwa revisi PM 32 tahun 2016 hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. Pasalnya, penetapan tarif sudah ditetapkan di Pasal 183 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. 

"Pemerintah tidak perlu campur tangan masalah tarif taksi, serahkan saja ke UPT dan penggunanya. Sebelum fatal sebaiknya Menhub atau pemerintah meninjau kembali revisinya daripada digugat masyarakat," kata Azas.

Sementara itu Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan desakan untuk penentuan tarif dan pembatasan kuota jumlah kendaraan justru datang dari mitra pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi.

Penetapan ini, kata dia, semestinya tak perlu diributkan sebab pada dasarnya isi dalam revisi tersebut sama dengan apa yang sudah diatur di UU Lalu Lintas.

"Penerapan itu yang menjadi tantangan bersama karena kuota dan tarif itu ditentukan Pemda. Kegiatan transportasi online ini pada dasarnya sama, jadi perlu segera ditetapkan Pemda setempat," jelas Adri.

Sependapat dengan Adri, Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan penetapan tarif dan kuota jumlah kendaraan transportasi online juga pada dasarnya mengadopsi Pasal 183 UU Lalu Lintas.

"Sementara penetapan tarif batas atas dan bawah itu pada akhirnya tetap bahwa transaksi itu atas dasar kesepakatan," ungkap Cucu.




(MEL)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

10 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA