Pemprov DKI Pastikan Pemberian Sertifikat HGB Dua Pulau Reklamasi Sesuai Aturan

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 29 Aug 2017 04:52 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pemprov DKI Pastikan Pemberian Sertifikat HGB Dua Pulau Reklamasi Sesuai Aturan
Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta A Firdaus memastikan tidak ada penyalahgunaan administrasi dalam pemberian HGB kepada pengembang dua pulau reklamasi, PT Kapuk Niaga Indah (KNI).

"HGB itu berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1996. HGB itu diperbolehkan setelah ada HPL (Hak Pengelolaan Lahan)," kata Firdaus di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 24 Agustus 2017.

(Baca juga: 2 Pulau Reklamasi Telah Bersertifikat HGB)

Firdaus menjelaskan, tak ada aturan yang melarang pengeluaran HGB. Sekali pun hingga kini, rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi masih mangkrak dan moratorium masih terus berjalan.

"Nanti ada surat izin di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kalau raperda memang belum, tapi kalau di aset semua HPL sudah diurus atas nama Pemprov DKI," terang dia.

Adapun sertifikat yang dikeluarkan BPN untuk Pulau C adalah seluas 109 hektare dan Pulau D seluas 312 hektar. Berdasarkan keputusan BPN, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di pulau reklamasi adalah sekitar Rp3,1 juta per meter.

"BPHTB yang sudah disetor Rp400 miliar sekian yang masuk ke Pemprov DKI. Dari BPN sudah bayar untuk itu diterbitkan HGB," jelas dia.

(Baca juga: DKI Kelola 45 Persen Lahan Pulau Reklamasi)

Untuk fasus fasom akan disisihkan setelah dikerjakan oleh para pengembang dan diserahkan kepada DKI. "HGB itu nanti akan ada bangunan-bangunan lagi. Ada saatnya itu jadi milik Pemprov dan disertifikatkan kembali," tutup dia.


(HUS)