PNS DKI Pengguna Gas 3 Kg Terancam Sanksi

Intan fauzi    •    Jumat, 15 Sep 2017 11:18 WIB
elpiji 3 kg
PNS DKI Pengguna Gas 3 Kg Terancam Sanksi
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Foto: MTVN/Intan Fauzi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbukti menggunakan gas liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) akan diberikan sanksi. Pemerintah akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mereka.
 
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, gas hanya boleh digunakan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pekerja Harian Lepas (PHL).

"PNS enggak boleh, kan ada intruksinya. Yang boleh hanya PPSU dan PHL," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2017.
 
Djarot mengatakan, PNS DKI harus malu jika masih menggunakan barang bersubsidi. Sebab, PNS dapat dikatakan kalangan yang mampu.

Baca: PNS DKI Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Pertamina Bidik Subsidi Tepat Sasaran
 
"Ya mereka harus sadar, malu lah orang gajinya sudah tinggi kok masih pakai elpiji bersubsidi, malu dong," ujar Djarot.
 
Djarot menegaskan, TKD PNS yang melanggar bisa dipotong. "Ya kalau seperti itu gampang kita, pelanggaran subsidi toh? Dikurangi TKD-nya," ucap Djarot.
 
Sebelumnya, Djarot mengimbau PNS DKI Jakarta tidak menggunakan gas berukuran 3 kg. Larangan itu tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg. Surat itu ditandatangani Djarot tertanggal 31 Juli 2017.
 
Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.




(FZN)