Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Disebut Kurang Tepat

Misbahol Munir    •    Kamis, 11 Jan 2018 12:49 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Disebut Kurang Tepat
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa, 14 November 2017. Foto: Antara/Ahmad Subaidi

Jakarta: Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berniat membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) disebut kurang tepat. Pakar hukum agraria dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Nur Hasan Ismail, mengatakan pembatalan suatu keputusan tata usaha negara tak sederhana.

Menurut dia, Surat Keputusan Tata Usaha Negara hanya bisa dicabut atau dibatalkan sesuai persyaratan.

"Apakah memang ada prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi? Membatalkan itu tidak sederhana, ada prosedurnya," kata Nur Hasan, kepada wartawan, Kamis, 10 Januari 2018

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.

Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

Tak berkaitan

Nur Hasan menegaskan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait pemanfaatan tidak ada hubungan dengan HGB. Sebab, HGB sudah diberikan dan kini tinggal dimanfaatkan.

"HGB harus memperhatikan rencana zonasi. Nanti malah akan memberlakukan hukum secara surut," kata dia.

Sehingga, kata dia, saat menetapkan perda, Pemprov harus melihat kondisi yang ada saat ini. Menurut dia, tidak dapat perda yang akan datang dihubungkan dengan kondisi sekarang.

"Itu tidak berlaku surut. Kondisi sekarang diberlakukan aturan yang ada sekarang," kata dia.


(UWA)

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

3 hours Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…

BERITA LAINNYA