187 RS di DKI Teken Aturan Penanganan Pasien

Lis Pratiwi    •    Jumat, 15 Sep 2017 13:31 WIB
fasilitas kesehatan
187 RS di DKI Teken Aturan Penanganan Pasien
Perwakilan rumah sakit menandatangani surat pernyataan. Foto: MTVN/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 187 rumah sakit menandatangani surat pernyataan memberikan pelayanan terbaik sesuai undang-undangan, terutama pada pasien gawat darurat. Mereka wajib melayani pasien gawat darurat tanpa meminta uang muka.
 
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, mengatakan, surat pernyataan ini ditandatangani 187 rumah sakit di Jakarta, 91 di antaranya bermitra dengan BPJS.
 
"Ini dilakukan oleh RSUD maupun swasta, RS Vertikal, RS TNI/Polri. Mereka wajib melayani pasien gawat darurat dan tindakan segera tanpa uang muka," kata Koesmedi di auditorium Dinas Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2017.

Baca: Djarot: Rumah Sakit Swasta harus Ingat Misi Sosial



Ada beberapa poin utama yang disepakati, di antaranya memberi pelayanan dengan mengutamakan kepentingan pasien, melayani gawat darurat tanpa uang muka, memberi pelayanan sesuai kemampuan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 
"Rumah sakit yang belum gabung BPJS juga harus menangani pasien IGD sampai kondisinya stabil. Biayanya bisa ditagihkan ke BPJS," kata Koesmedi.
 
Koesmedi menambahkan, rumah sakit wajib melakukan pertolongan pertama hingga rujukan sampai rumah sakit rujukan bersedia menerima. "Jadi pasien atau keluarganya tidak boleh mencari tempat rujukan sendiri," tambahnya.

Baca: Sandiaga Ingatkan Rumah Sakit tak Hanya Cari Untung

Proses penandatanganan ini diwakilkan oleh direktur lima rumah sakit di lima wilayah administrasi DKI Jakarta, yakni RS Carolus dari Jakarta Pusat, RS Sukamulya dari Jakarta Utara, RS Royal Taruna dari Jakarta Barat, RS Pondok Indah dari Jakarta Selatan, dan RS Islam Pondok Kopi dari Jakarta Timur.
 
Direktur rumah sakit lain yang hadir dapat melakukan penandatanganan usai acara simbolik berakhir. Sementara direktur yang tidak hadir diminta untuk datang ke Dinas Kesehatan dan melakukan tanda tangan langsung senin depan, 18 September 2017.




(FZN)