Biro Hukum Tunggu Instruksi Anies Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 04 Jan 2018 14:12 WIB
reklamasi teluk jakarta
Biro Hukum Tunggu Instruksi Anies Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras
Ilustrasi: Area luar Rumah Sakit Umum Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Biro Hukum Pemprov DKI belum mendapatkan arahan dan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait batalnya pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemprov DKI memutuskan membatalkan pembelian sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Belum, saya belum dapat arahan itu. Belum ada rapat khusus saya diundang terkait dengan yang Sumber Waras," kata Kabiro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhana kepada wartawan, Kamis, 4 Januari 2018.

Baca: Sandi Bakal Batalkan Proses Pembelian Lahan Sumber Waras

Kata Yayan, Biro Hukum Pemprov akan siap menyajikan data-data bila pembatalan jual beli lahan Sumber Waras harus diselesaikan meja hijau. Pasalnya, dari pihak Yayasan Sumber Waras sendiri enggan mengembalikan selisih nilai kerugian negara menurut temuan BPK sebesar Rp191 miliar. 

"Kita paling nanti menyajikan data-data yang ada terkait proses hukumnya, tapi ini kan belum ada," terang Yayan.



Biro Hukum akan mempelajari lebih lanjut klausul jual beli lahan Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta saat itu. Bisa saja penyelesaian kasus ini berakhir dengan kesepakatan tanpa harus dibawa ke pengadilan. 

"Kalau misalnya nanti tidak sepakat, ya kita selesaikan melalui pengadilan. Kan prinsipnya waktu jual beli ada perjanjian antara pihak yang membeli dan yang menjual. Kalau salah satu pihak ada yang ingin batal, tapi pihak lainnya tidak bisa menerima, ya bisa melalui pengadilan," tutupnya. 

Sebelumnya, demi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI ingin segera menuntaskan kasus pembelian lahan Sumber Waras yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Pemprov bersikukuh agar Yayasan Kesehatan Sumber Waras mengganti selisih pembelian lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).


(YDH)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

6 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA