Bestari: Kawin Bukan Urusan Pemprov

Cindy    •    Senin, 14 Jan 2019 14:32 WIB
pernikahan
Bestari: Kawin Bukan Urusan Pemprov
Pasangan calon pengantin mengucapkan ijab kabul didepan pengulu saat mengikuti nikah massal di area Park and Ride, Thamrin, Jakarta. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik sertifikat layak kawin yang diwajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menilai Pemprov tak perlu mewajibkan hal ini.

"Kawin bukan urusan Pemprov DKI, kalau nikah kan ke KUA (Kantor Urusan Agama)," kata Bestari di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019. 

Dia menyarankan agar sertifikat layak kawin itu dihapuskan. Jika memang ingin warganya sehat sebelum menikah, Pemprov DKI sebaiknya cukup mengeluarkan imbauan cek kesehatan. 

"Harusnya imbauan, manfaatnya apa itu (sertifikat layak kawin)," ucap Bestari. 

Menurut dia, kewajiban membuat sertifikat layak kawin itu menyusahkan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI hanya menggiatkan sosialisasi cek kesehatan. 

"Nanti jadi nikah siri semua. Kalau mau nikah saja dihalang-halangi, enggak usahlah jadi kewajiban membuat sertifikat, kewajiban Gubernur (Anies Baswedan) kan untuk mengerahkan aparatur dalam melakukan sosialisasi, bukan (membuat) sertifikat," tegas Bestari. 

Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin. Cek kesehatan harus dilakukan dan menjadi syarat untuk mengurus surat pengantar nikah dari kelurahan. 




(OGI)