Presiden Gelar Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

Dheri Agriesta    •    Selasa, 08 Jan 2019 15:55 WIB
kemacetan lalulintas
Presiden Gelar Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi menilai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dan sekitarnya harus segera ditangani.
 
"Kalau kemacetan di Jabodetabek tidak ditangani, kemacetan total yang stuck tidak bisa bergerak makin banyak," kata Presiden saat membuka rapat di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Jokowi sempat menyinggung kepemilikan fasilitas jalan yang tak terintegrasi. Biasanya, kata dia, fasilitas jalan dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten.
 
Jokowi menilai kepemilikan banyak pihak ini bakal mengganggu pengelolaan fasilitas, terutama perawatan. Karena perawatan mesti menunggu pihak lain.
 
Namun, Jokowi mengapresiasi pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, kereta api bandara, dan kereta komuter. Transportasi massal ini cukup membantu mengurai kemacetan di Ibu Kota.
 
Jokowi berharap pengelolaan moda transportasi dapat dilakukan dengan baik. Karena, ia melihat pengelolaan transportasi di Ibu Kota dan sekitarnya tak terintegrasi dengan baik.
 
"Kemudian kedua yang terkait dengan intramoda maupun antarmoda kita ingin semuanya juga terintegrasi, mestinya nanti MRT, LRT, kereta bandara, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong masuk ke transportasi massal," kata Jokowi.
 
Ia berharap langkah itu dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Karena, kemacetan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Baca: Pembangunan Japek Elevated Akibatkan Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek

Berdasarkan catatan Bappenas yang diterima Jokowi, pemerintah kehilangan Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek. "Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam 5 tahun sudah jadi barang," jelasnya.
 
Jokowi tak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. Pemerintah harus berani memulai agar duit sebanyak Rp65 triliun itu tak cuma menjadi asap yang memenuhi Ibu Kota.
 
"Sehingga yang Rp65 triliun itu bisa jadi barang," katanya.
 
Jokowi juga menyinggung pengelolaan transit oriented development (TOD) yang tak bergerak selama puluhan tahun. Alasannya, pengelolaan TOD berada di beberapa kementerian dan pemda, tak terintegrasi dengan baik.
 
"Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antar institusi satu dengan lainnya," pungkas Jokowi.




(FZN)