Pemprov Bakal Ubah SK RT/RW

Nur Azizah    •    Kamis, 07 Dec 2017 16:01 WIB
pemprov dki
Pemprov Bakal Ubah SK RT/RW
lustrasi--Antara/Zabur Karuru

Jakarta: Pemprov DKI berencana menyederhanakan laporan pertanggungjawaban dana operasional rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Ini otomatis mengubah Surat Keputusan Gubernur 1197 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Uang Penyelenggaraan Tugas RT/RW.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lasari mengatakan SK Gubernur 1197 itu mengharuskan Ketua RT/RW mengisi sejumlah formulir. Dalam SK itu juga disebutkan RT/RW harus melaporkan kuitansi kegiatan/pembelanjaan hingga tingkat kelurahan.

"Itu yang ingin kita sederhanakan. Lalu dalam SK itu dikatakan bobot penilaian RT/RW itu berdasarkan key performance indicator, itu yang kita hapus," kata Premi saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2017.

Baca: Dana Operasional RT RW di Jakarta Naik

Premi menegaskan Pemprov tidak menghilangkan LPJ RT/RW sebab mekanisme pendanaan RT/RW sudah diatur dalam Pergub 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.  Pada Pasal 45 dikatakan, uang-uang operasional RT/RW yang diterima harus dibukukan.

"Jadi, operasional RT/RW tetap dicatat tapi mekanismenya saja yang disederhanakan," terang dia.

Baca: Alasan Anies Hapus Kewajiban RT Bikin LPJ

Premi menyampaikan dana operasional harus tetap dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Uang tersebut bisa diserahterimakan dari ketua RT lama ke ketua RT terpilih. 

"Mekanismenya memang sudah diatur dalam Pergub. Tapi kami masih rancang SK tersebut. Kami juga menerima masukan dari forum RT/RW," pungkasnya.



(YDH)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

20 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA