Polisi Urung Periksa Sofyan Djalil

Deny Irwanto    •    Selasa, 30 Jan 2018 00:16 WIB
reklamasi teluk jakarta
Polisi Urung Periksa Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Foto: MI/Panca

Jakarta: Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya urung memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil terkait penyelidikan dugaan pelanggaran pembangunan pulau reklamasi. Sedianya Sofyan akan dimintai keterangan pada Senin, 29 Januari 2018 kemarin.

"Kan masih cuti, tadi dihubungi oleh pihak beliau saat ini beliau sedang berhalangan. Nanti kalau beliau sudah hadir akan diinformasikan kepada kita," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan di Polda Metro, di Polda Metro, Senin 29 Januari 2018.

Adi Deriyan mengatakan, sedianya pemeriksaan terhadap Sofyan dilakukan untuk mengetahui alur perijinan pembangunan mega proyek tersebut. Penyidik ingin mengetahui secara formil terkait landasan pembangunan reklamasi tersebut.

Ia menambahkan, pada jadwal pemeriksaan berikutnya, penyidik akan meminta Sofyan menjelaskan berkaitan dengan sejarah pembuatan pulau reklamasi, kronologis peristiwa, dan siapa saja yang ikut andil di dalam proses reklamasi. Nantinya, lanjut dia, jika ada nama-nama yang muncul, penyidik akan meminta keterangan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

"Misalnya pemeriksaan, pengukuran tanah dan lain-lain. Nanti kalau nama-nama itu muncul kita akan panggil. Kita kan ingin tahu ada kesalahan atau tidak. Otomatis kita menggali semua keterangan tersebut," jelas Adi.

Baca: Sofyan Djalil Tunggu Anies di Pengadilan

Sebelumnya pemerintah pusat sudah mencabut moratorium pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan ambil bagian untuk menyelidiki dugaan pelanggaran reklamasi tersebut.

"Data bagaimana reklamasi itu, apa aturan, norma hukum yang mendasari pembangunan reklamasi. Itu semua mau saya dapatkan sekarang," kata Adi Deriyan beberapa waktu lalu. 

Adi mengatakan, Polda Metro Jaya harus mengatahui seluk beluk pembangunan reklamasi lantaran proyek tersebut berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adi menegaskan, sangat salah jika pihaknya tidak mengetahui mega proyek itu.
 
Menurut Adi, pihaknya akan menyimpulkan hasil penyelidikan proyek reklamasi setelah mendapatkan data. Adi tidak mau berandai-andai dan berspekulasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi. Namun, dia akan membeberkannya jika penyidik menemukan penyimpangan.




(DMR)