BUMD Dinilai Paling Ideal Wujudkan Program DP Rp0

Intan fauzi    •    Selasa, 14 Nov 2017 14:42 WIB
anies-sandi
BUMD Dinilai Paling Ideal Wujudkan Program DP Rp0
Ilustrasi--Bangunan hunian apartemen di Jakarta--MI/Arya Manggala

Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Dzinnun merasa terbebani dengan program DP Rp0. Pasalnya, penyertaan modal daerah (PMD) sejumlah BUMD dipangkas.

"Maka kami minta sebetulnya deskripsi DP Rp0 itu apakah nanti mampu dibebankan pada SKPD apa kembali pada BUMD, terkait legalitas IMB dan pembiayaannya," kata Yusriah di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.

Yusriah menilai, untuk legalitas IMB dan pembiayaan program DP Rp0, paling memungkinkan dilaksanakan oleh BUMD. Dalam hal ini bisa diserahkan pada PT Pembangunan Sarana Jaya.

Baca: DPRD DKI Ragukan Rumah tanpa DP

Wakil Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan berpendapat, bentuk DP Rp0 nantinya berupa rusunami, karena menjadi hak milik warga. Sementara itu, kalau rusun dibangun di atas tanah milik Dinas Perumahan mestinya menjadi rusunawa.

"Makanya yang bisa dibeli tanahnya dan dibangun semacam DP Rp0, tanah pengadaan bukan SKPS tapi BUMD. Apa pendapat ini betul atau salah tolong dijelaskan," ungkap Ferial.

Baca: Alasan Sandi tak Ungkap Lokasi Rumah DP Rp0

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mewakili pihak eksekutif dalam rapat banggar itu menjelaskan, Pemprov DKI menyiapkan tiga skema untuk mewujudkan janji Anies-Sandi itu.

Pertama, lanjut Saefullah, pembangunan rumah DP Rp0 oleh SKPD terkait yakni Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Kedua, Pemprov DKI mempersilakan pihak swasta untuk membangun rumah DP 0 rupiah.

"Kemudian BUMD bisa PT Pembangunan Sarana Jaya yang sudah kemarin ada di dua lokasi di masing-masing lokasi ada lima tower. Tiga tower jadi apartemen dan dua tower jadi DP Rp0," jelas Saefullah.

Sebanyak lima BUMD milik Pemprov DKI terancam tak mendapat suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk tahun 2018. Hal itu merupakan usulan supaya defisit anggaran 2018 sebesar Rp2,5 triliun bisa tertutupi.

Saefullah mengatakan usulan itu datang dari instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Lima BUMD itu antara lain PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Kelima BUMD itu sebelumnya sudah mengajukan proposal PMD kepada Pemprov DKI. Rinciannya, PT Jakarta Tourisindo mengajukan Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya Rp39 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp394 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp4,4 miliar.


(YDH)