Peluang Depok Pindah ke DKI Sangat Memungkinkan

Ilham wibowo    •    Kamis, 11 Jan 2018 20:53 WIB
depok
Peluang Depok Pindah ke DKI Sangat Memungkinkan
Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto. MI/M Irfan.

Jakarta: Keinginan warga Depok, Jawa Barat, memindahkan wilayah administrasi ke DKI Jakarta dinilai memungkinkan. Dua pimpinan wilayah tersebut perlu menyepakati perubahan sejumlah aturan. 

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, aturan tersebut yakni perubahan Undang-undang tentang Jabar dan aturan tentang otonomi khusus tentang kawasan Ibu Kota. Meski memungkinkan, prosesnya tetap rumit.  

"Mesti ada kemauan politik dan kemauan cukup besar. Kemudian apakah kedua provinsi rela saling melepas dan saling memberi," kata Yandri kepada Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2018. 

Terlepas dari keinginan memindahkan wilayah administrasi, pemerintah Jabar dinilai perlu memahami secara detail polemik yang terjadi. Solusi terbaik, menurut Yandri,  pemerintah mesti mendengarkan keluhan langsung dari warganya. 

"Mungkin dari sisi pelayanan pemerintah yang menjadi alasan, kalau itu masalahnya, ramuan yang mesti dilakukan adalah kerja sama yang baik (warga dan pemerintah)," ujar sekretaris fraksi PAN ini. 

Pemerintah setempat diminta segera bertindak menjawab keluhan warga. Yandri berpendapat, sesuai amanah undang-undang pemerintah bertugas melayani warganya. 

"Jadi saya kira aspirasi warga itu justru mesti ditangkap bahwa masyarakat inginnya tetap dilayani secara baik dan konsisten," ucapnya.  

Sebelumnya, ribuan warga di 70 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, mendesak pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23. Mereka mengultimatum akan memilih bergabung ke Provinsi DKI Jakarta jika sekolah tersebut tidak dibangun secepatnya.

Ancaman pemisahan diri warga Kelurahan Harjamukti sudah dikonsultasikan bersama 70 pengurus RT dan 15 RW di lingkup kelurahan. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Cimanggis Jayadi mengaku, ultimatum sudah disampaikan kepada Camat Cimanggis Henri Mahawan. Ultimatum diputuskan karena kekecewaan warga melihat siswa yang harus menumpang belajar di sekolah lain.
 
Saat ini ada 80 siswa SMPN 23 yang menumpang belajar di SMPN 11, Kelurahan Sukatani. Proses belajar mengajar tidak kondusif karena harus bergantian memakai ruang kelas. Apalagi, lokasi SMPN 11 dengan Kelurahan Harjamukti sekitar 2 kilometer. Para siswa SMPN 23 setiap hari pulang malam.

Camat Cimanggis Henri Mahawan mengakui puluhan siswa SMPN 23 tiap hari pulang ke rumahnya malam hari. "Parahnya lagi, tak tersedianya angkutan umum ke SMPN 11, membuat orang tua siswa jadi waswas, khawatir terjadi tindak kriminal," kata Henri.


(DRI)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

3 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA