Banyak Kasus Penyerobotan Aset DKI Tak Tersorot Publik

Nur Azizah    •    Rabu, 10 Aug 2016 17:09 WIB
pembelian lahan cengkareng
Banyak Kasus Penyerobotan Aset DKI Tak Tersorot Publik
Lahan sengketa di Cengkareng Barat. Foto: MTVN/Wanda Indana

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyerobotan aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berulangkali terjadi. Kasus terbaru yang tersorot publik adalah sengketa kepemilikan lahan Cengkareng Barat dan jual beli lahan DKI Jakarta di Permata Hijau.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan ada banyak kasus penyerobotan aset DKI yang tak tersorot publik. Salah satunya kepemilikan lapangan sepak bola Hek di Kramatjati, Jakarta Timur.

"Dasar kami adalah girik. Mereka hanya punya eigendom verbonding. Saat di persidangan, kami kalah. Saya juga enggak tahu kenapa kami kalah," kata Heru di Balai Kota kepada Metrotvnews.com, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono--Metrotvnews.com/LB Ciputri Hutabarat.

Kasus yang sama terjadi di Dinas Pertamanan dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI. Beberapa warga mengklaim lahan taman, dan hutan kota sebagai milik pribadi.

Sementara itu, Kasubbag Umum Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Ali menerangkan, tanah diserobot karena lemah bukti kepemilikan. Proses sertifikasi untuk memperkuat kepemilikan lahan kerap terkendala penguasaan masyarakat. "Kalau di lapangan ada sengketa, penguasaan, kami juga sulit mengukur. Jadi pembuatan sertifikat terkendala," ungkap Ali.

Baca: Heru Akui Banyak Aset Pemprov DKI Terbengkalai

Itu yang terjadi pada lahan Cengkareng Barat. Pada 2007 seorang warga bernama Darianur Lungguk Sitorus tiba-tiba mengklaim sebagai pemilik lahan di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng Barat itu.

DKPKP DKI geram dan menggugat pemilik PT Sabar Ganda itu dengan tuduhan penyerobotan tanah. Hingga tingkat kasasi, DL Sitorus tidak bisa menunjukan batas dan letak tanah miliknya.

Saling klaim belum selesai. Pada tahun 2009, datang Toeti Noezlar Soekarno. Wanita asal Bandung, Jawa Barat, ini mengaku sebagai pemilik lahan 10,1 hektare.

Pertengahan November 2015, Toeti melalui kuasanya, Rudy Hartono Iskandar, menjual 4,6 hektare kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta. Setelah proses tawar-menawar, Dinas Perumahan sepakat membeli Rp14,1 juta per meter persegi dengan total Rp668 miliar.

Pembelian lahan seluas 4,6 hektare itu berujung kisruh setelah menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. BPK menyebut, Pemprov DKI membeli lahan sendiri di Cengkareng Barat dan terancam merugi Rp668 miliar.

Kasus penjualan aset Pemprov DKI Jakarta juga terjadi di Permata Hijau. Kasus terbongkar saat pengembang PT Permata Hijau menunaikan kewajiban atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI sebesar 45 hektare dari 152 hektare lahan. Dari kewajiban itu seluas 2975 meter diakui oleh MI.
 
Akibat kasus itu negara dirugikan Rp120 miliar. Jumlah itu hasil perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta per meter pada 2014.
 
Selain MI dari pihak swasta, tersangka lainnya adalah petugas BPN Jaksel berinisial AS. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Yovandi Yazid menyebut tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lain. Yovandi mengakui sedang membidik oknum lain di BPN.


(YDH)

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

3 hours Ago

Keluarga telah diizinkan untuk membesuk Setya Novanto di Rutan KPK. Istri didampingi dua kolega…

BERITA LAINNYA