YLKI Kritik Putusan MA soal Pembatasan Sepeda Motor

Faisal Abdalla    •    Rabu, 10 Jan 2018 16:37 WIB
pembatasan sepeda motor
YLKI Kritik Putusan MA soal Pembatasan Sepeda Motor
Rambu kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor terpasang di Jalan Thamrin, Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Sepeda Motor. Dia menilai pengguna sepeda motor selama ini sudah diistimewakan. 

"Kalau kita bicara soal pengguna sepeda motor didiskriminasi, menurut saya terbalik. Selama ini sepeda motor justru diistimewakan. Kalau kendaraan roda empat dibatasi banyak aturan, sepeda motor tidak," ujar Tulus dalam diskusi di Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018. 

Tulus setuju solusi untuk menekan jumlah kendaraan pribadi adalah dengan menghadirkan kendaraan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun, solusi itu akan percuma jika jumlah kendaraan pribadi, baik roda empat maupun dua, tidak dibatasi. 

Baca: Perspektif HAM tak Cukup Cabut Larangan Sepeda Motor

"Senyaman apa pun angkutan umum kita, kalau tidak ada pengendalian kendaraan pribadi, tidak akan efektif," tukas Tulus. 

Dia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerapkan aturan yang merata bagi kendaraan roda empat maupun dua. Hal ini termasuk dalam kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). 

"Kebijakan ERP menurut aturan memang tidak boleh dikenakan ke sepeda motor. Tapi, kalau perlu direvisi saja UU-nya karena sepeda motor juga harus dikendalikan," tukas Tulus. 





(OGI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA