Hakim MA Disayangkan tak Pertimbangkan UU LLAJ

Faisal Abdalla    •    Rabu, 10 Jan 2018 13:32 WIB
pembatasan sepeda motor
Hakim MA Disayangkan tak Pertimbangkan UU LLAJ
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra - Medcom.id/ M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyayangkan keputusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Halim menilai kebijakan tersebut sudah tepat. 

Halim menuturkan pembatasan kendaraan sepeda motor sudah diatur dalam Pasal 133 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Akan tetapi, keputusan MA justru didasarkan pada UU HAM sehingga pengguna sepeda motor dinilai berhak melewati jalan yang dibuat oleh pemerintah.

"Pergub tersebut sebetulnya sudah benar. Tapi keputusan MA beralih pada pelanggaran HAM. Sangat disayangkan MA tidak mempertimbangkan UU LLAJ," ujar Halim dalam Focus Group Discussion Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek, di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018. 

Halim mengatakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan. Pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin otomatis menihilkan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di kawasan tersebut.  

"Dengan adanya pembatasan tersebut terjadinya kecelakaan yang melibatkan sepeda motor tidak ada sama sekali dibanding ruas jalan lain. Jumlah petugas di ruas jalan itu juga bisa dikurangi. Kebijakan itu kan orientasinya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," tukas Halim. 

(Baca juga: Sandi Sudah Prediksi Pergub Larangan Sepeda Motor Dibatalkan MA)

Lebih lanjut, Halim menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan pergub baru untuk mengatur kebijakan ganjil-genap khusus kendaraan roda dua. Ia menilai pencabutan larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin tidak serta merta membebaskan kendaraan roda dua melintas tanpa aturan. 

"Dengan adanya pencabutan tersebut saya harapkan Pemprov langsung mengganti dengan ganjil-genap. Jangan langsung dibebaskan begitu saja," kata Halim. 

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, MA berpendapat pergub itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi itu juga dinilai tak sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah  Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hakim MA Irfan Fachrudin, Senin, 8 Januari 2018. 

(Baca juga: Strategi Dishub DKI Usai MA Batalkan Pergub 195/2014)
 


(REN)

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

44 minutes Ago

Pengadilan Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan mantan kuasa huk…

BERITA LAINNYA