UU Lalu Lintas Dianggap Sudah Akomodasi Angkutan Daring

Deny Irwanto    •    Selasa, 03 Apr 2018 20:52 WIB
angkutan umumtransportasi berbasis aplikasi
UU Lalu Lintas Dianggap Sudah Akomodasi Angkutan Daring
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Medcom.id/Deny Irwanto

Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menilai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tak perlu direvisi untuk mengakomodasi angkutan daring. Halim menyebut undang-undang itu sudah memiliki poin yang mengatur rinci keberadaan angkutan berbasis aplikasi.

Halim menjelaskan, Pasal 137 menyebut kalau angkutan orang dan atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kemudian, Pasal 138 yang mengatur kewajiban menyediakan angkutan umum dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 

"Ini jadi sudah diakomodasi," kata Halim dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 3 April 2018.

Yang patut didiskusikan, menurut Halim, aturan mengenai standar pelayanan minimal transportasi daring. Kewajiban pelayanan termuat dalam Pasal 141 UU Lalu Lintas.

"Bagaimana penerapannya di lapangan. Karena soal keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan suka dilupakan," jelas Halim.

Selanjutnya, Halim mengatakan, Pasal 157 menyebutkan, ketentuan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dalam peraturan menteri yang bertanggungjawab dalam sarana dan prasarana dan angkutan jalan. Sehingga, tindak lanjut aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan.

"Memang sudah ketahui dalam peraturan menteri yang tiga kali dibuat di Nomor 32 tahun 2016, 26 tahun 2017, 108 tahun 2017 itu sudah menyebutkan. Jadi tidak perlu lagi perubahan dalam undang-undang, " jelas Halim.

Baca: Permen 108 Disebut Lindungi Pengusaha Angkutan Online

Sementara itu pakar hukum Markus mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 harus melibatkan kementerian lainnya bila diperlukan. Opsi selanjutnya adalah menggunakan Peraturan Presiden.

"Kalau undang-undang yaitu hasil kajian kami itu sudah cukup untuk memberikan pegangan, menjadi landasan pengaturan taksi online, ini masih dibutuhkan," pungkas Markus.




(AGA)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

37 minutes Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA