Rambu Berhenti Kerap Digunakan untuk Parkir

   •    Kamis, 12 Apr 2018 11:32 WIB
tilang
Rambu Berhenti Kerap Digunakan untuk Parkir
Petugas dari Dinas Perhubungan menindak kendaraan yang parkir di area terlarang di sepanjang jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Atet Dwi Pramadia)

Jakarta: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut maraknya parkir liar di Ibu Kota tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat pengguna kendaraan pribadi dalam memaknai rambu-rambu lalu lintas.

Menurut Andri pengguna kendaraan pribadi kerap menyalahgunakan tanda berhenti untuk memarkirkan kendaraan. Padahal, rambu berhenti dan parkir adalah dua hal yang berbeda.

"Faktanya, antara parkir dan setop ini jadi rancu karena sudah sering disalahgunakan masyarakat. Ketika dilakukan penindakan hampir 100 persen masyarakat tidak akan terima karena mereka merasa tidak bersalah," kata Andri, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 12 April 2018.

Andri mengatakan parkir adalah kondisi kendaraan yang ditinggalkan pengemudi dalam kondisi mesin mati. Sedangkan berhenti merupakan kondisi ketika masih ada pengemudi di dalamnya dengan mesin yang masih aktif.

Sayangnya, rambu berhenti kerap disalahartikan sebagai titik di mana pengemudi atau pengguna kendaraan pribadi bisa dengan bebas memarkirkan kendaraannya. Padahal hal itu jelas melanggar Undang-undang Lalu Lintas.

"Yang seharusnya diderek ya yang parkir (di bawah rambu berhenti). Karena faktanya banyak yang memanfaatkan rambu itu saat melakukan penjemputan dan berkegiatan di mal," ungkap Andri.

Tak cuma hendak berkegiatan di pusat perbelanjaan atau antar jemput dengan jasa sopir, sering kali Andri menemukan banyak sopir yang memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya dalam kondisi mesin hidup sementara pengemudi tidur. 

Selain mengganggu pengguna jalan yang lain, hal ini juga jelas melanggar aturan. "Kalau menurunkan (penumpang) kan sifatnya langsung. Tapi faktanya, sampai siang atau sore sopir tetap berada di situ," terangnya.

Andri menambahkan, menderek kendaraan yang parkir sembarangan bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Derek hanya dilakukan saat banyak keluhan masyarakat yang terganggu akibat parkir liar.

"Derek itu paling hanya satu atau dua kendaraan. Selebihnya kita lakukan penggembokan dan derek itu tidak mesti harus ada rambu larangan parkir atau berhenti. Sesuai Perda, derek bisa dilakukan tanpa rambu jika sudah mengganggu fungsi jalan," kata dia.




(MEL)