Pemkot Bekasi Tolak Talangi Hutang DKI

Gana Buana    •    Kamis, 14 Sep 2017 17:34 WIB
tpst bantar gebang
Pemkot Bekasi Tolak Talangi Hutang DKI
TPST Bantargebang. Foto: MTVN/LB CIputri

Metrotvnews.com, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi menolak menalangi hutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp64 miliar. Duit itu seharusnya dibayar DKI sebagai dana bantuan kompensasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
 
Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat, mengatakan, proposal dana bantuan perbaikan lingkungan atas kompensasi TPST Bantargebang sudah diserahkan sejak Mei 2017. Tapi sampai saat ini belum diserahkan. "Alasannya karena tidak ada uang," kata Dadang, Kamis 14 September 2017.
 
Anggaran tersebut, kata Dadang, digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur. Di antaranya penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan dan biaya kesehatan lingkungan.
 
"Terpaksa ditunda hingga tahun depan," kata Dadang.

Baca: Warga Nantikan Uang Kompensasi Bau Bantargebang

Dadang mengungkapkan, pihaknya sudah menalangi dana kompensasi bau buat 18 ribu kepala keluarga di tiga kelurahan yang belum dibayar sejak Januari 2017. Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul sebanyak Rp26 miliar yang menjadi kewajiban DKI.
 
"Sudah kami talangi dengan APBD Kota Bekasi. Kami harap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencairkan dana tersebut," ujar Dadang.

Pemerintah Kota Bekasi juga menanti dana kompensasi TPST Bantargebang untuk pembangunan infrastruktur penunjang sebanyak Rp318 miliar. Dana tersebut dijanjikan cair dalam waktu dekat.
 
Dadang menjelaskan, dari dana tersebut sekitar Rp70 miliar akan dibagian pada 18 ribu kepala keluarga yang terdampak TPST Bantargebang. Sedangkan sisanya dialokasikan pada pembangunan fisik yang menunjang jalur lintas truk sampah DKI Jakarta.

Baca: Bekasi Tagih Bantuan Dana Warga Terdampak Sampah

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan, terlambatnya pencairan dana kompensasi TPST Bantargebang lantaran proposal yang diserahkan Pemkot Bekasi tidak sesuai prosedur. Pihaknya meminta Pemkot Bekasi mengoreksi.
 
"Jadi sempat dikoreksi, tetapi barusan saya periksa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sedang memproses pencairan, sebentar lagi akan ditransfer," kata Premi.
 
Namun, pencairan ini baru permohonan dana bantuan sebesar Rp318 miliar yang masuk dalam anggaran kompensasi atas TPST Bantargebang awal. Sebab, usulan sebesar Rp64 miliar baru bisa dimasukan pada APBD 2018.
 
"Untuk usulan Rp64 miliar belum masuk dalam pembahasan DPRD. Karena keterlambatan Pemkot Bekasi memberikan kelengkapan proposal, tapi sudah saya buat rekomendasi untuk diberikan pada APBD 2018," kata Premi.




(FZN)

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

7 minutes Ago

KPK menegaskan sudah bertindak sesuai prosedur terhadap Setya Novanto. 

BERITA LAINNYA