Kesaksian Lurah Tarso di Sengkarut Lahan Cengkareng Barat

Nur Azizah    •    Senin, 08 Aug 2016 13:01 WIB
pembelian lahan cengkareng
Kesaksian Lurah Tarso di Sengkarut Lahan Cengkareng Barat
Lahan sengketa di Cengkareng Barat. Foto: Googlemaps.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerbitan sertifikat tanah seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat yang diklaim milik Toeti Noezlar Soekarno banyak kejanggalan. Duit Rp668 miliar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI untuk membeli tanah itu diduga mengalir ke kantong-kantong pemangku jabatan.
 
Berdasarakan data dan informasi yang didapat Metrotvnews.com, sejak awal proses penerbitan sertifikat tanah itu penuh kejanggalan. Pertama, sertifikat tanah yang dijual Toeti ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta itu terbit dua kali, yakni pada 2010 dan 2014.
 
Anehnya, sertifikat hak milik nomor 13069 itu terbit pada tanggal dan bulan yang sama, 08 Juli. Lebih aneh lagi, sertifikat yang terbit tahun 2010 berdasarkan surat kehilangan Girik C 148 persil 91 blok S III dari Polres Jakarta Barat pada 27 Agustus 2013.


Lahan di Cengkerang Barat. Foto: MTVN/Wanda Indana
 
Selang empat tahun kemudian, Toeti kembali mengurus sertifikat. Lagi-lagi warga Bandung, Jawa Barat, itu menggunakan surat kehilangan yang dikeluarkan Polres Jakarta Barat pada 27 Agustus 2013. Surat kehilangan itu untuk membuat sertifikat atas Girik C 148 persil 91 blok S III.

Lihat: Menelusuri Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Cengkareng

Sebelum mengajukan surat permohonan pembuatan sertifikat ke Badan Petanahan Nasional Jakarta Barat, Toeti terlebih dulu mengajukan surat tersebut ke Kelurahan Cengkareng Barat.
 
Tarso yang saat itu menjabat sebagai Lurah Cengkareng Barat menerangkan seluk-beluk pengajuan pembuatan sertifikat milik Toeti. Kepada Metrotvnews.com, Tarso mengakui pernah dua kali mengurus surat pengajuan sertifikat milik Toeti. Surat pengajuan sertifikat atas Girik C 148 itu ia teken pada 2011 dan 2013.
 
“Pada 2011 pernah ada surat pengajuan sertifikat atas nama Toeti. Lalu 2013 muncul lagi dengan pemohon yang sama dan surat yang sama,” ujar Lurah Cengkareng Barat periode 2009-2014 itu.
 
Saat mengeluarkan surat pengajuan sertifikat untuk Toeti, Tarso mengaku telah melakukan kesalahan. Pria asal Kuningan, Jawa Barat itu tidak melihat letter C yang berada di kelurahan. Kesalahn serupa dilakukan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cengkareng Barat, Gozali.
 
 “Pak Gozali tidak melihat letter C juga. Saya juga tidak lihat karena saya pikir dia sudah cek. Kan kalau saya tinggal paraf saja. Untuk meneliti dan mengkroscek itu tugas Gozali,” kata Tarso.


Kwitansi pembayaran lahan yang dikeluarkan Dinas Perymahan DKI

Baca: Gratifikasi Lahan Cengkareng Barat Mengalir Jauh

Sejak itu, kejanggalan demi kejanggalan terus berulang. Setelah kedua sertifikat terbit, Toeti melalui kuasanya, Rudy Hartono Iskandar, baru mengajukan surat keterangan lahan tidak dalam sengketa pada 7 Oktober 2015. Dua hari kemudian, Lurah Cengkareng Barat yang baru, Mohammad Hatta, mengeluarkan surat tanah tidak dalam sengketa bernomar 157/1.711.
 
"Iya saya yang tanda tangan. Kalau surat tidak sengketa tidak dibuat, nanti saya disangka gimana-gimana," kata Hatta kepada Metrotvnews.com.
 
Hatta mengakui tahapan proses pembuatan surat tanah tidak dalam sengketa itu menyalahi aturan. Seharusnya, surat tanah tidak dalam sengketa diterbitkan sebelum sertifikat. Dia mengaku melakukan hal tersebut lantaran mendapat perintah dari Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Baca: Bareskrim Telah Periksa 20 Saksi Terkait Kasus Lahan Cengkareng Barat

 
Mantan Lurah Kedaung itu mengaku tak tahu bila lahan tersebut milik Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) DKI Jakarta. "Iya seharusnya (pembuatan surat tidak sengketa dulu baru sertifikat). Tapi Dinas Perumahan minta," tutur Hatta.
 
Tak sampai di situ, ternyata Girik  C 148 persil 91 blok S III yang menjadi dasar pembuatan sertifikat tidak pernah terdaftar di Letter C Kelurahan Cengkareng Barat. Jadi, tanah yang diklaim milik Toeti itu sebenarnya bodong.
 
“Di letter C itu yang ada persil 91 D III dengan luas 25 ribu meter. Itu pun letaknya di Cengkareng Timur. Tidak ada persil 91 S III. Kami ada petanya,” kata Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintahan Jakarta Haratua Purba kepada Metrotvnews.com.


(FZN)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

3 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA