DKI Tak Siap, Sidang Sengketa Lahan Cengkareng Barat Ditunda

Wanda Indana    •    Senin, 15 Aug 2016 14:46 WIB
pembelian lahan cengkareng
DKI Tak Siap, Sidang Sengketa Lahan Cengkareng Barat Ditunda
Ilustrasi--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan persidangan perkara sengketa lahan di Rawah Bengkel, Cengkareng Barat, Jakarta Pusat. Persidangan berlanjut karena mediasi antara penggugat dan tergugat gagal.

Penggugat kasus ini adalah Toeti Noezlar Soerkarno dan Rudy Hartono Iskandar. Sedangkan tergugat adalah Pemprov DKI diwakili Dinas Keluatan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPP) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sidang kali ini beragenda penyerahan perubahan tuntutan oleh Toeti dan Rudy. Perwakilan DKPP selaku tergugat satu dan BPKAD selaku tergugat dua meminta waktu dua minggu‎ untuk memberikan jawaban atas perubahan tuntutan.

Ketua majelis hakim John Tony Hutahuruk menolak permintaan para tergugat. John bilang perkara dengan No. 258/Pdt.G/2016/PN JKT.PST sudah sejak 4 Mei diajukan. John memberikan waktu satu minggu kepada para tergugat.

"Target lima bulan selesai. Para tergugat satu dan tergugat dua sudah menerima dan membaca gugatan sebelumnya, jadi seharusnya sudah ada persiapan," kata John di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin (15/8/2016).

Baca: Mediasi Kepemilikan Lahan Cengkareng Kembali Gagal

John melanjutkan persidangan pekan depan diagendakan mendengarkan jawaban DKPP dan BPKAD. John meminta kedua pihak datang lebih awal agar target persidangan dapat cepat selesai.

Arman, kuasa hukum Toeti, enggan merinci perubahan tuntutan yang dimaksud. Dia bilang, perubahan tuntutan terkait perubahan batas tanah milik Toeti yang diklaim Pemprov DKI. "Perubahan batas-batas tanah saja," ujar Arman.

Baca: Nama Baru Bermunculan dalam Kasus Sengketa Lahan di Cengkareng

Seperti diketahui, dalam surat tuntutan, Toeti dan Rudy meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat. Ada lima tuntutan yang diajukan Toeti dan Rudy.


Lahan sengketa di Cengkareng Barat. Foto: MTVN/Wanda Indana 

Pertama, menyatakan Pemprov DKI telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyatakan klaim atas tanah oleh tergugat yang terletak di Kampung Rawa Bengkel, sebagaimana telah tercatat dalam Pencatatan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil Para Penggugat senilai senilai Rp200.000.000.000 dan Lost Opportunity Para Penggugat senilai Rp500.000.000. Menghukum Pemprov DKI membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp800.000.000, secara tunai dan sekaligus.

Memerintahkan Pemprov DKI menghapus pencatatan dalam Kartu Inventarisasi Barang/KIB A atas Bidang tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat (dahulu Kelurahan Cengkareng) Kecamatan Cengkareng, Jakarta barat atas nama Tergugat.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad). Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari penanganan perkara ini.

Pada Rabu 10 Agustus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menggelar mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kuasa Hukum Toeti Noezlar Soekarno. Dalam mediasi ketiga itu, kedua belah pihak belum juga menemukan kata sepakat.

Pemprov DKI Jakarta berkukuh bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) sebagai pemilik tunggal lahan seluas 4,6 hektare. Begitu pun sebaliknya, Toeti juga bersikeras lahan yang berada di Cengkareng Barat itu miliknya.

Johan menegaskan, akan tetap melanjutkan kasus tersebut ke persidangan. Hal senada juga disampaikan Taufik selaku kuasa hukum Toeti. Ia menuturkan, akan tetap melanjutkan kasus kepemilikan lahan hingga pokok perkara. "Tapi mediasi itu akan terus berjalan sebelum hakim ketuk palu," ujar Taufik saat dikonfirmasi.‎

Taufik menegaskan, telah mengantongi sejumlah bukti berupa girik asli. Dalam girik yang ia pegang, lahan tersebut tertulis berada di Cengkareng Barat. "Bukti-bukti dan data asli. Benar, kalau punya bu Toeti ada di Cengkareng Barat. Kalau Dinas Pertanian merasa benar ya buktikan," ungkap Taufik.

Kasus ini mencuat usai Toeti, melalui kuasanya Rudy Hartono Iskandar, menjual lahan tersebut ke Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta pada 13 November tahun lalu. Toeti menjual tanah seharga Rp14,1 juta per meter dengan total Rp668 miliar.

Belakangan, hasil audit BPK diketahui bahwa lahan yang dibeli dari Rudy milik Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.


(YDH)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

3 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA