Pemprov DKI Ubah Mekanisme LPJ Dana RT/RW

Nur Azizah    •    Jumat, 08 Dec 2017 06:56 WIB
pemprov dki
Pemprov DKI Ubah Mekanisme LPJ Dana RT/RW
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MTVN/Nur Azizah

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta resmi mengganti mekanisme laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Pergantian ini dinilai membuat pertanggungjawaban menjadi lebih baik dan melibatkan publik.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setidaknya ada empat poin yang diubah dari aturan sebelumnya. Pertama, kelurahan akan memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada RT/RW paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kedua, pertanggungjawaban tersebut harus dicatat setiap bulannya dalam buku pengeluaran keuangan RT/RW.
 
"Lalu, RT/RW melaporkan catatan pengeluaran bulanan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW paling sedikit setiap enam bulan," kata Anies di Balai Kota DKI,  Jalan Medan Merdeka Selata, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2017.

Baca: RT RW DKI Tetap Wajib Bikin Laporan Pertanggungjawaban

Keempat, anggaran untuk kebutuhan transfer berada di kelurahan, maka pertanggungjawaban yang dibutuhkan adalah bukti transfer. Itu merupakan tanda terima bahwa uang tersebut sudah disalurkan ke RT/RW.
 
"Dulu, sebanyak 30.407 RT dan 2.732 RW melaporkan penggunaan dana bulanan kepada Pemprov DKI per tiga bulan. Sekarang sudah tidak," ujar Anies.
 
Anies menuturkan, ketua RT/RW hanya melaporkan LPJ pengeluaran bulanan kepada warga. Sebab, ketua RT/RW dipilih oleh warga, bukan Pemprov DKI.
 
"Kami juga mendorong warga ikut aktif memastikan ketepatgunaan dana tersebut. Karena warga lebih paham relevansi pengeluaran keuangan tersebut," katanya.

Baca: Pemprov Bakal Ubah SK RT/RW

Mantan Menteri Pendidikan RI ini mengklaim, kebijakan baru ini sejalan dengan Pergub Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman RT RW pasal 45.
 
Dalam pasal tersebut dikatakan, Kekayaan RT/RW yang berupa uang dan barang inventaris harus dikelola secara tertib, transparan, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta diserahkaterimakan oleh ketua/pengurus RT/RW yang sudah habis masa baktinya dengan pengurus yang baru.
 
"Dalam pasal itu juga disebut, pembiayaan RT/RW tidak hanya dari Pemprov, tapi juga swadaya dan bantuan lainnya. Jadi, pertanggungjawaban RT/RW terhadap warga sudah mencakup semua komponen," pungkas Anies.
 


(FZN)